Latihan Soal Tentang Istilah Hukum
20. Ketika Presiden mengampuni perbuatan terpidana yang mana kesalahan terpidana tersebut tetap ada, namun hukuman pidananya dihilangkan, disebut?
a. Grasi
b. Amnesti
c. Abolisi
d. Rehabilitasi
Kantor Artis Baim Wong Ambruk, Pengaturan Tentang Keamanan Konstruksi dan Potensi Sanksi
Kejadian kantor Artis Baim Wong ambruk tersebut masih belum diketahui secara jelas penyebabnya. Sehingga tidak dapat dipastikan pula apakah melanggar izin pendirian bangunan, tata bangunan yang tidak sesuai, atau material bangunan yang tidak layak. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pendirian bangunan yang kemudian dapat merugikan harta benda seseorang atau bahkan nyawa seseorang dapat diancam dengan sanksi secara pidana.
Putusan Pengadilan; Syarat-Syarat Serta 3 Sebab Batalnya Putusan
Putusan pengadilan harus memenuhi seluruh syarat putusan pengadilan sebagaimana dimaksud di atas. Manakala terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan dimaksud, dengan alasan bahwa putusan pengadilan tersebut telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Persekusi Sebagai Tindak Pidana Dalam KUHP 2023
Terlepas dari permasalahan diaturnya pidana umum dan khusus dalam satu ketentuan, dapat diketahui meskipun tidak terdapat definisi yang baku terhadap pengertian persekusi sebagai tindak pidana. Namun dengan adanya rumusan tindak pidana persekusi dalam UU KUHP setidaknya memberikan gambaran terhadap perbuatan persekusi itu sendiri. Sebab, dalam beberapa kasus, perbuatan yang seharusnya merupakan persekusi namun hukuman yang diberikan mengacu pada ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP Wvs. Dimana hal tersebut justru menghilangkan nilai dari persekusi atau kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri.
Latihan Soal Tentang Arbitrase
20. Ketua Arbiter yang dipilih oleh Ketua Pengadilan Negeri
a. dilakukan karena dua arbiter lainnya telah memilih Ketua Arbiter
b. dilakukan karena adanya hak ingkar
c. tidak dapat diajukan pembatalan
d. a, b, dan c benar
Pengungsi Rohingya dan UNHCR Serta Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Indonesia memiliki kewenangan untuk mengusir pengungsi Rohingya yang tidak memiliki dokumen keimigrasian. Tidak terikatnya Indonesia dengan konvensi yang mengatur hak-hak pengungsi bukan berarti penanganan terhadap pengungsi tidak berjalan. Dengan adanya Perpres 125/2016, penanganan terhadap pengungsi Rohingya diharapkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sebagai wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembatalan perkawinan pada dasarnya hanya terjadi dan sah apabila telah terdapat putusan pengadilan atas pembatalan tersebut. Adapun keberlakukan pembatalan perkawinan tersebut adalah surut, sehingga akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan itu sendiri adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah mengikat. Namun demikian, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap anak, sehingga anak tetap diakui. Adapun untuk harta tetap kembali kepada kesepakatan para pihak.
Benarkah Indonesia Semakin Bergeser ke Hukum Progresif
Sebagai contoh pergeseran sistem hukum di Indonesia ke hukum progresif dapat dilihat pada perkara praperadilan...
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/Sip/1970 Tanggal 9 Desember 1970
Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 296 K/Sip/1970 Tanggal 9 Desember 1970 berkaitan dengan penggunaan surat kuasa khusus untuk beperkara di pengadilan.
Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima; Alasan dan Akibat Hukumnya
Putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat formil pengajuan permohonan kasasi mengartikan bahwa pokok perkara permohonan kasasi tersebut tidak diperiksa. Selanjutnya, putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, juga membuat putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan pengadilan tingkat banding menjadi berkekuatan hukum tetap.