Akibat Hukum Ketika RUPS Tidak Diberitahukan Kepada Menteri

Perusahaan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki akta pendirian. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Anggaran dasar yang dibuat sebagai bagian dari akta pendirian dapat diubah sebagaimana […]