
Syarat Menjadi Anggota PBB: Ada 2
Salah satu subyek hukum internasioal adalah organisasi internasional. Salah satu contoh organisasi internasional yang sangat dikenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN). Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai apa itu PBB dan syarat menjadi anggota PBB.

Anggaran PSSI
Selain mendapatkan anggaran dari APBN, anggaran PSSI juga diperoleh dari FIFA maupun sponsor-sponsor kerjasama. Namun, apabila terdapat penyalahgunaan dana APBN oleh anggota PSSI, ketentuan UU Tipikor tetap dapat dikenakan sebab dalam hal ini terdapat unsur merugikan negara.

Tapera 2024 Dibandingkan Dengan Tapera 2016
Dengan demikian dapat diketahui bahwa disamping adanya penolakan terhadap Tapera 2024 sebagaimana tertuang dalam PP 21/2024, hal yang perlu diketahui adalah potongan 3% telah ada jauh sebelumnya. Bahkan dalam UU Tapera sendiri telah disebutkan besaran potongan tersebut. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar atau pertimbangan potongan 3% tersebut. Beberapa ketentuan yang diubah dalam PP 21/2024 memberikan kewenangan lebih banyak kepada BP Tapera dalam melakukan pengelolaan dana Tapera.

Paspor dan Visa
Paspor dan Visa adalah dua dokumen penting yang diperlukan bagi seseorang ketika hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut KBBI pengertian paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Sedangkan pengertian visa dalam KBBI adalah izin (persetujuan) memasuki negara lain atau tinggal sementara di negara lain yang berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan negara yang bersangkutan pada paspor pemohon.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan 3 Hal yang Harus Diperhatikan
Baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya (Luar Biasa), pelaksanaannya harus diawali dengan panggilan kepada Para Pemegang Saham. Panggilan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:Direksi/Direktur dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas inisiatif Direksi dan/atau atas permintaan pemegang saham 10% (sepuluh persen) dari total saham yang dikabulkan oleh Direksi;
Dewan Komisaris, dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Akta Pendirian, dan/atau atas permintaan pemegang saham 10% (sepuluh persen) dari total saham dengan hak suara yang sebelumnya telah meminta Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi namun tidak dikabulkan;
Pihak yang ditentukan dalam Penetapan Pengadilan, dalam hal terdapat permohonan RUPS kepada Pengadilan Negeri setempat.Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang di atas, kepada seluruh pemegang saham. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan dan Prinsip 5C Guna Menjalankannya
Berdasar uraian tersebut di atas, maka cukup banyak hal yang harus diperhatikan oleh bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Oleh karenanya, masyarakat dalam mengajukan kredit tidak jarang harus memberikan begitu banyak persyaratan seperti rekening bank, slip gaji, bahkan pembayaran listrik dan lain sebagainya, dimana itu semua untuk mengetahui potensi kredit yang dapat diberikan kepada nasabah kredit.

Tim Produksi Film Vina Cirebon Dilaporkan Karena Membuat Kegemparan Publik, Ini Dasar Hukumnya
Sebagai salah satu alat komunikasi massa, tentunya terdapat beberapa hal yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pengawalan penegakan hukum. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia seakan-akan saat ini lebih banyak bersifat “no viral, no justice”, yang sebenarnya memang sangat mengecewakan. Namun demikian, selama film tersebut tersebut tidak membuat penyidikan terarah sesuai jalannya cerita film, serta tidak merubah penyidikan, maka tindakan dimana tim produksi film vina cirebon dilaporkan, merupakan tindakan yang tidak tepat.

Kewenangan Pengurusan Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Direksi memiliki 2 kewenangan yaitu melakukan pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan pengurusan direksi harus dilakukan dengan..

Perjanjian Pelatih Asing Untuk Tim Olahraga Indonesia
Perjanjian Pelatih Asing dengan asosiasi olahraga sebenarnya sama dengan kontrak kerja pada umumnya. Namun, dikarenakan suatu otoritas yang dalam hal ini adalah asosiasi olahraga mempekerjakan orang asing untuk melatih, maka berlaku pula ketentuan UU Ketenagakerjaan. Selain itu, tiap Asosiasi olahraga dunia memiliki standar mereka tersendiri yang juga harus disesuaikan dalam pembuatan kontrak kerja tersebut.

Bank Konvensional dan Bank Syariah: 30 Latihan Soal Tentang Perbankan
Beberapa cabang Perbankan di Indonesia diantaranya adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah. Berikut soal-soal terkait bank konvensional dan bank syariah yang bisa menambah pengetahuan terkati hukum perbankan.
