Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca 3 Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dinilai memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terkait eksekusi jaminan fidusia, baik debitur maupun kreditur, sepanjang masih sejalan dengan amar putusan.
Potongan Tunjangan Hari Raya; Perhitungan Pajak Tunjangan Hari Raya
Oleh karenanya, jika total nilai akumulasi antara gaji dan THR ternyata lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tentu presentase yang digunakan sebagai dasar Potongan Tunjangan Hari Raya pun juga akan berbeda. Perlu diingat bahwa Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu jenis pemasukan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pajak.
Klub Belajar Bersama Ujian Profesi Advokat 2024
Biaya agenda ini sangat terjangkau, dengan harga Rp 195.000,00 (early bird) sudah dapat mengikuti dan mendapatkan benefit dari agenda ini. Biaya early bird tersebut berlaku sebelum tanggal 12 April 2024, dan selanjutnya akan dikenakan biaya Rp 255.000,00. Lebih lanjut, silahkan melakukan pendaftaran melalui link berikut bit.ly/KBUPA24 atau apabila mengalami kendala dapat menghubungi kontak admin melalui whatsapp nomor 0878-5051-5158 atau via direct message ke instagram kami @hukumexpert.
Ganjar Mahfud Minta Hadirkan Kapolri menjadi Saksi, MK mempersilahkan dengan catatan tak disumpah, Mengapa?
Apabila Ganjar Mahfud minta hadirkan Kapolri untuk dimintai keterangan dalam persidangan PHPU perlu diketahui bahwa Kapolri bukan menjadi pihak yang terkait secara langsung atau pihak lain dalam perkara perselisihan pemilu dan merupakan instansi pemerintahan. Apabila Kapolri dilakukan sumpah untuk menjadi saksi, maka segala yang dikatakan oleh Kapolri selama persidangan menjadi alat bukti, bukan lagi menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan.[3]
Profil 8 Hakim Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024
Setelah proses Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden serta Calon Presiden telah selesai, kini memasuki proses penyelesaian sengketa pemilu yang salah satunya adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kini sedang melangsungkan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.Berikut profil 8 hakim konstitusi yang sedang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi:
Tunjangan Hari Raya (THR): Perhitungan Bagi Pekerja Swasta, PNS, dan PPPK
Negara memberikan jaminan secara hukum terhadap perhitungan Tunjangan Hari Raya bagi setiap orang yang bekerja baik menjadi Pekerja di perusahaan maupun sebagai PNS dan PPPK. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghargaan dan motivasi kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik selama setahun, serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya dengan baik.
Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Hakim, Berikut 14 Latihan Soal
4. Lembaga yang dapat mengajukan Hakim Mahkamah Konstitusi, kecuali?a. DPRb. Presidenc. Mahkamah Agungd. Mahkamah Konstitusi
Harvey Moeis Ditahan Kasus Korupsi Tambang Timah; Dugaan Perjanjian Fiktif Rugikan 270T
Dari dugaan tinda pidana yang membuat Harvey Moeis ditahan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tindakan untuk memperkaya diri sendiri dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pertambangan yang dijalankan tanpa adanya IUP. Diketahui pula bahwa dana hasil keuntungan yang didapatkan oleh Harvey Moeis disamarkan menjadi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR sering dijadikan sebagai kedok untuk mengalirkan dana hasil kejahatan. Terutama untuk memfasilitasi sarana dan fasilitas, baik para pemilik smelter maupun untuk dirinya sendiri.[8] Dengan demikian uraian-uraian di atas, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.
Desa dan Kelurahan; Persamaan Serta Perbedaan Hukumnya
           Berkaitan dari segi fungsi dan pelayanan, kelurahan umumnya memiliki pelayanan yang lebih lengkap dan berkembang. Kelurahan juga dapat memiliki berbagai kegiatan sosal, budaya, dan ekonomi yang lebih beragam. Sedangkan desa umumnya memiliki pelayanan yang lebih terbatas dibandingkan kelurahan. Pemerintahan desa biasanya lebih sederhana, dan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas umum lainnya berkemungkinan besar tidak sekomprehensif kelurahan.[3]Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya desa dan kelurahan memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak begitu jauh.