Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya
Meskipun pernikahan siri dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi, pernikahan siri tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Adapun pernikahan siri dan akibat hukumnya harus diketahui oleh masyarakat, sebab pada dasarnya pernikahan siri memiliki akibat hukum yang sangat merugikan baik terhadap pasangan suami istri, maupun anak hasil pernikahan siri tersebut.
Asas Hukum Hakim Wajib Mendengar Keterangan Kedua Belah Pihak
Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.
Latihan Soal Ujian Profesi Advokat
Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat minggu lalu. Berikut kami berikan soal latihan untuk minggu ini
Pemblokiran Rekening Karena Tindak Pidana
Pemblokiran rekening karena tindak pidana dapat dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang berwenang terhadap rekening tersangka atau terdakwa yang berisi hasil tindak pidana. Pemblokiran tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan prosedur oleh bank yang bersangkutan.
Latihan Soal Asas-Asas Hukum
Latihan Soal Asas-Asas Hukum
1. “Pengembalian ke keadaan semula” adalah pengertian asas?
a. Res judicata pro veritate habetur
b. Restitutio in integrum
c. In dubio pro reo
d. Audie et alteram partem
Putusan MK Tentang Batas Usia Capres, Etik atau Nepotisme?
Putusan MK Tentang Batas Usia Capres pada tanggal 16 Oktober 2023 menjadi catatan Sejarah baru di Indonesia berkaitan dengan peraturan pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut “UU Pemilu”). Pasal tersebut mengatur tentang Batasan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh salah seorang mahasiswa Universitas Surakarta atas nama Almas Tsaqibbirru dengan yang terdaftar dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Penyitaan Dalam Hukum Pidana di Indonesia
Penyitaan dalam hukum pidana di Indonesia merupakan wewenang penyidik yang hanya dapat dilakukan atas dasar adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun jika penyitaan dilakuakn secara mendesak, maka penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan sesudahnya harus meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terhadap benda sitaan yang lekas rusak dan tidak mungkin disimpan sampai dengan peradilan, maka dapat dilakukan pelelangan dan nantinya uang hasil pelelangan tersebutlah yang akan dihadirkan sebagai bukti.
Hadhanah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya hadhanah adalah pengasuhan terhadap anak, yang merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Adapun ketika terjadi perceraian, maka hadhanah terhadap anak yang belum cukup umur pada dasarnya jatuh kepada ibu dan biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah, kecuali dapat dibuktikan bahwa ibu tidak mampu untuk mengasuh anak.
Aksi Boikot McD Karena Sumbang Tentara Israel, Hukum dan Sistem Franchise
Meskipun berasal dari franchisor yang sama, akan tetapi kebijakan dan sistem yang berlaku tetap berbeda. McD Indonesia sendiri menyikapi aksi boikot McD karena sumbang tentara Israel tersebut dnegan menyatakan bahwa McD Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan keputusan yang dibaut oleh McD Israel. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan mengenai waralaba yang dimuat dalam PP 42/2007 dan Permendag 71/2019.
Pengucapan Talak Berdasar Hukum Indonesia
Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pengucapan Talak Berdasar Hukum Indonesia harus atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga dan dalam keadaan yang sehat. Agar penjatuhan talak tersebut sah, maka dalam KHI dan UU Peradilan Agama mengatur pelaksanaannya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Terdapat jangka waktu untuk mengucapkan talak, yang apabila tidak dilaksanakan maka hak untuk mengucapkan talak tersebut akan gugur.