Bahaya! Hanya Dengan PPJB Bisa Balik Nama
Namun demikian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dengan PPJB bisa dilakukan balik nama yaitu...
Yurisprudensi Tentang Pihak Dalam Perkara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979
Yurisprudensi tentang pihak dalam perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri.
Akta Kelahiran dan Berikut Syarat-Syarat Dokumen Pencatatan Kelahiran
Persyaratan pencatatan kelahiran untuk beberapa kasus kelahiran berbeda satu dengan lain. Adapun pencatatan kelahiran tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, meski keterlambatan pencatatan kelahiran tidak lagi mengatur sanksi denda, namun perlu diingat bahwa Akta Kelahiran merupakan hak setiap anak.
Asuransi dan Reasuransi Syariah Serta Hubungan Antara Keduanya
Prinsip asuransi dan reasuransi syariah yang diterapkan adalah prinsip saling tolong menolong yang kemudian mendorong para peserta asuransi syariah saling membantu peserta lainnya yang tertimpa musibah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana peserta asuransi syariah tersebut. Begitupun halnya dengan hubungan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.[5]
Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan Sebagai perselisihan Hubungan Industrial; Jangan Salah Membedakan
Baik perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan, keduanya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004). Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan memiliki perbedaan yang harus diperhatikan.
Tindak Pidana Persekusi dan Pemerkosaan Serta Perbedaannya
Tindak Pidana Persekusi dan Pemerkosaan Persekusi dan pemerkosaan adalah 2 (dua) kejahatan yang berbeda. Namun kedua hal tersebut…
Mengawal Ambulance Di Jalan Dapat Dikenakan Hukuman Pidana
Fenomena mengawal ambulance di jalan sudah selayaknya tidak dianggap sebagai suatu ancaman atau pelanggaran lalu lintas kedepannya. Sebab dalam diri pelaku (masyarakat yang mengawal) terdapat sisi moral untuk membantu arus lalu lintas yang mana hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban dari kepolisian serta membantu pasien gawat darurat untuk tiba dengan aman agar cepat ditangani. Hal tersebut harus diperhatikan oleh penegak hukum, terutama tidak adanya maksud dari masyarakat untuk melanggar lalu lintas. Oleh karena itu, penilangan terhadap perbuatan tersebut perlu dikesampingkan atau setidak-tidaknya perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang berlaku.
Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan dan Tata Caranya
Pengajuan permohonan pembatalan Perkawinan diajukan sesuai dengan hukum perkawinan yang digunakan. Manakala hukum perkawinan yang digunakan adalah hukum perkawinan sesuai agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan jika hukum perkawinan yang digunakan tidak menggunakan hukum Islam atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka pembatalan perkawinan diajukan melalui Pengadilan Negeri. Pengajuan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Feodalisme dan Bagaimana Hukum Positif Indonesia Mencegahnya
Meski dalam realitasnya praktek feodalisme sulit untuk dibendung, namun hukum positif Indonesia memiliki sistem yang disebut dengan..
SEMA Tentang Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara
Terdapat SEMA tentang pembatasan upaya hukum kasasi terhadap sengketa tata usaha negara. SEMA tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45A UU Mahkamah Agung. Keberadaan Pasal 45A Ayat (2) UU Mahkamah Agung tersebut diatur lebih lanjut dalam beberapa SEMA.