Persyaratan dan Akibat Merger Perusahaan
Persyaratan dan Akibat Merger perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger.…
Resensi Buku: Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif
DATA BUKU Judul Buku : Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Penulis : Dr. M. Syamsudin,…
Merger, Akuisisi dan Konsolidasi
Merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan istilah yang tidak dapat ditemukan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Hal tersebut…
Pentingnya Pendaftaran Warisan Tak Benda ‘Kebaya’ Kepada UNESCO dari Sudut Pandang Hukum
Beredar informasi bahwa Kebaya akan didaftarkan ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) oleh Malaysia, Singapura dan Thailand pada tahun 2023 mendatang. Dilansir Straits Times, negara-negara tersebut melakukan ini melalui upaya multinasional bersama. Pendaftaran kepada UNESCO, bertujuan untuk menjaga warisan budaya tak benda dan untuk menjamin penghormatan terhadap warisan budaya tak benda dari masyarakat, kelompok dan individu yang bersangkutan.
Akibat Surat Dakwaan yang Batal Setelah Putusan MK Register Nomor 28/PUU-XX/2022
Akibat Surat Dakwaan yang Batal Setelah Putusan Mahkamah Konstitus Register Nomor 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022 menjadi hal…
Kepulauan Widi Muncul Dalam Situs Lelang Asing, Waspada Penyelundupan Hukum Agraria
Kepulauan Widi terletak di Desa Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kepulauan Widi terdiri dari dua gugusan pulau, salah satunya gugusan Pulau Widi, serta 83 pulau. Pada tahun 2018, PT. LII merupakan badan usaha kategori Penanaman Modal Asing (PMA) dan tercatat pernah mengajukan permohonan untuk kegiatan wisata bahari di Pulau Widi, Provinsi Maluku Utara. Lokasi yang dimohonkan untuk kegiatan wisata bahari terdiri dari 15 pulau dan 2 atol. Pengelolaan suatu pulau kecil di Indonesia harus memiliki izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 26A UU 1/2014. Masuknya PT. LII ke Kepulauan Widi untuk mengelola telah memenuhi syarat yang dimaksud. Namun UU Cipta Kerja merubah ketentuan tersebut, sehingga saat ini pengelolaan terhadap kepulauan Widi tidak perlu mendapatkan izin dari Menteri terkait, melainkan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
Prosedur dan Syarat Penggabungan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi
Prosedur dan Syarat penggabungan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam ketatanegaraan.…
Setoran Tambang Ilegal Pada Oknum Polisi, Bagaimana Seharusnya Perizinan Tambang Dilakukan?
Setoran tambang ilegal pada oknum polisi belakangan ini ramai dibicarakan. Hal tersebut diawali oleh rekaman video pengakuan Ismail Bolong tentang dugaan setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur kepada perwira polisi yang berdar di media sosial, yang kemudian menjadi perhatian serius Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Video pengakuan Ismail membuat heboh sejak pertama kali muncul ke publik pada 3 November lalu. Video ini awalnya diputar dalam acara diskusi bertajuk "Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dan Oligarki Tambang" yang digelar oleh lembaga Indonesian Club.Komisioner Kompolnas (Albertus Wahyurudhanto) mengatakan bahwa lembaganya mulai menelusuri kebenaran dari isu ini.
Permohonan Praperadilan Atas Obyek yang Sama Dengan Alasan Berbeda
Permohonan praperadilan merupakan salah satu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diatur dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu praktek praperadilan dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Praperadilan yang diajukan berkaitan dengan penetapan tersangka, yang mana diputuskan bahwa penetapan tersangka adalah termasuk dalam objek praperadilan.
Mahkamah Konstitusi Merubah Isi Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat
Mahkamah Konstitusi merubah isi pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat). Perubahan…