Tujuan Hukum Kepailitan, Ada 12

Sumber Gambar: Edited With Canva

Sebagian orang mungkin merasa dirugikan dengan adanya hukum kepailitan di Indonesia. Kerugian ini bisa dirasakan oleh debitor yang dinyatakan pailit, bisa juga dirasakan oleh pegawai yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaannya pailit, bahkan kreditor juga bisa justru dirugikan dengan adanya putusan pailit karena posisinya hanya sebagai kreditor konkuren.

Lantas mengapa perlu diatur hukum kepailitan di Indonesia? Apa tujuan hukum kepailitan? Pada artikel kali ini kita akan membahas tujuan hukum kepailitan sehingga kita dapat memahami mengapa perlu diatur hukum kepailitan di Indonesia.

Tujuan Hukum Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), “segala kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata, “segala harta kekayaan Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditornya; pendapatan penjualan segala harta kekayaan Debitor dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang Kreditor, kecuali apabila di antara para Kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut kreditor dapat memiliki hak atas kekayaan debitor, namun keadaan menjadi lebih kompleks ketika debitor memiliki lebih dari satu kreditor .

Dalam hal kekayaan debitor kurang dari utangnya, maka debitor berada dalam keadaan insolven. Dalam keadaan insolven tersebut, debitor tidak mungkin bisa melunasi utangnya kepada semua kreditor hingga keadaan insolven tersebut berakhir.

Apabila keadaan insolven debitor kemungkinan besar akan terus berlanjut dan susah mengembalikan keadaan keuangan debitor menjadi normal lagi sehingga mampu untuk membayar utang, maka untuk melindungi kepentingan para kreditor agar harta kekayaan debitor tidak semakin berkurang, para kreditor dapat memohonkan kepailitan ke pengadilan niaga agar terjadi pembagian kekayaan debitor yang masih ada secara adil.

Dalam Penjelasan Pasal 2 dan 202 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), terdapat 3 (tiga) jenis kreditor dalam kepailitan yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Jenis tersebut menunjukkan suatu tingkatan bagi kreditor yang didahulukan pembayaran utangnya.

Dengan demikian tujuan hukum kepailitan pada pokoknya adalah untuk mengatur mekanisme pengurusan utang debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor sehingga para kreditor mendapatkan haknya secara adil. Mekanisme pengurusan utang debitor tersebut baru dapat dijalankan apabila pengadilan niaga telah memutus debitor dalam keadaan pailit.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, setidak-tidaknya terdapat beberapa tujuan hukum kepailitan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada debitor untuk berunding dengan para kreditor untuk penyelesaian utang debitor;

2. Melindungi kepentingan kreditor konkuren, karena dikhawatirkan harta kekayaan debitor seluruhnya disita oleh kreditor separatis atau preferen sehingga kreditor konkuren tidak dapat menagih haknya sama sekali;

3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional kepada para kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan dan jenis kreditornya);

4. Memastikan siapa saja kreditor yang memiliki tagihan (piutang) kepada debitor dengan mengadakan pendaftaran kreditor;

5. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang dari kreditor yang telah mendaftar dengan melakukan verifikasi;

6. Memberikan perlidungan kepada debitor yaitu penagihan tidak dilakukan oleh kreditor langsung kepada debitor melainkan dilakukan melalui likuidator atau kurator;

7. Melindungi kreditor dari debitor yang hanya mementingkan kreditor tertentu;

8. Melindungi kreditor dari sesama kreditor lainnya, karena bisa jadi kreditor tertentu melakukan tindakan penagihan dengan cara-cara yang menyebabkan kreditor lainnya kesulitan menagih utangnya;

9. Memberikan permulaan baru (fresh start) bagi debitor, karena walau pun setelah semua harta kekayaannya dilikuidasi ternyata tidak cukup untuk membayar semua utang kepada kreditor, debitor sudah tidak lagi diwajibkan untuk melunasi sisa utang-utang tersebut;

10. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Dengan debitor dinyatakan  dalam keadaan pailit, maka debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya sendiri;

11. Menegakkan berlakunya actio pauliana, yaitu hak bagi para kreditor melalui kurator untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitor yang dapat merugikan harta pailit; dan

12. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk. Misalkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam menjalankan tanggung jawabnya dan dapat digugat oleh setidak-tidaknya pemegang saham sebesar 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ke pengadilan negeri karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Penulis: Mirna R., S.H., M.H., C.C.D.

Editor: R. Putri J., S.H., M.H., C.T.L., C.L.A.

Sumber:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan

4. Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Kencana, Jakarta, 2016.

Baca juga:

Penjualan Benda Jaminan Oleh Kreditur Separatis Ketika Debitur Pailit

Akibat Hukum Kreditur Separatis Tidak Mendaftar Saat Debitur PKPU atau Pailit

Jenis-Jenis Kreditur Dalam PKPU dan Kepailitan

PKPU Terhadap Gaji Karyawan

Tonton juga:

Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan | Tujuan Hukum Kepailitan |