Syarat dan Tahapan Pengajuan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Berbicara mengenai AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL maka erat kaitannya dengan lingkungan. AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL merupakan perizinan terhadap pemanfaatan ruang pada lingkungan hidup yang digunakan untuk suatu kegiatan dan/atau pendirian usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP Izin Lingkungan) menyatakan bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

A. AMDAL

               Pada dasarnya ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 1 angka 11 UU PPLH dan Pasal 1 angka 2 PP Izin Lingkungan menyebutkan bahwa :

“Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Secara umum fungsi dan tujuan AMDAL yaitu sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 UU PPLH. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU PPLH dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen LHK 38/2019).

Syarat administrasi untuk permohonan pengajuan AMDAL :[1]

1. 1. Kerangka Acuan Andal (KA-Andal)
      1. Dokumen KA-Andal sesuai PP LH No 16 Tahun 2012;
      2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal;
      3. Fotokopi Sertifikat Tanah;
      4. Fotokopi SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
      5. Fotokopi Blok Plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang;
      6. Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang;
      7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan);
      8. Peta titik lokasi;
      9. Gambar perspektif rencana bangunan;
      10. Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama);
      11. Quisioner;
      12. Informasi dewatering (jika ada rencana basement);
      13. Foto kondisi eksisting lapangan 1 minggu terakhir;
      14. Hasil konsultasi publik, terdiri dari:
          1. Berita acara yang ditandatangani lurah;
          2. Daftar absen;
          3. Foto Pelaksanaan;
          4. Fotokopi bukti pengumuman di media massa;
          5. Foto pengumuman pada papan pengumuman di lokasi kegiatan
   2. Andal, RKL, dan RPL
      1. Dokumen KA-Andal sesuai PP LH No 16 Tahun 2012;
      2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA-Andal;
      3. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi (bermaterai 6.000);
      4. Fotokopi surat pengesahan KA-Andal (Dokumen KA-Andal dibawa saat pembahasan);
      5. Fotokopi Sertifikat Tanah;
      6. Fotokopi SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah), Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
      7. Fotokopi Blok Plan/Ketetapan Rencana Kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang;
      8. Fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat berwenang;
      9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/KTP (apabila perorangan);
      10. Peta titik lokasi;
      11. Gambar perspektif rencana bangunan;
      12. Fotokopi MOU (apabila ada kerja sama);
      13. Quisioner;
      14. Informasi dewatering (jika ada rencana basement);
      15. Foto kondisi eksisting lapangan 1 minggu terakhir (Foto diberi tanggal);
      16. Hasil analisis laboratorium (Lab yang sudah punya legalitas dan akreditasi KAN);
      17. Surat rekomendasi Peil Banjir, yaitu surat rekomendasi yang diberikan kepada orang perorangan atau badan usaha untuk menentukan batas ketinggian tanah dengan lantai bangunan untuk mencegah resiko banjir;
      18. Hasil Kajian Tata Air;
      19. Surat rekomendasi hasil kajian lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)

 Sedangkan untuk tahapan-tahapan dalam penyusunannya yaitu sebagai berikut :[2]

1. 1. 1. Pengumuman dan Konsultasi Publik;
      2. Penyusunan Kerangka Acuan (KA);
      3. Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan;
      4. Penilaian KA oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL (KPA);
      5. Penilaian KA oleh Tim Teknis;
      6. Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA;
      7. Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
      8. Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dibuat dalam satu surat permohonan;
      9. Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh Sekretariat KPA;
      10. Pengumunan Permohonan Izin Lingkungan;
      11. Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis;
      12. Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA;
      13. Rekomendasi KPA;
      14. Penerbitan layak atau tidak layaknya Lingkungan Hidup. Jika tidak layak akan diterbitkan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, namun jika layak akan diterbitkan hal sebagai berikut :
      15. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan
      16. Izin Lingkungan
      17. Pengumuman Izin Lingkungan;

B. UKL-UPL

               Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PPLH dan Pasal 1 angka 3 PP Izin Lingkungan dinyatakan sebagai pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dam/atau kegiatan. Pasal 3 ayat (3) PP Izin Lingkungan menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) PP Izin Lingkungan. Pemrakarsa yaitu setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pasal 14 ayat (2) PP Izin Lingkungan menyebutkan bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

               Syarat untuk pengajuan UKL-UPL biasanya ditentukan oleh Dinas Perijinan masing-masing wilayah. Namun, secara umum contoh persyaratan administrasi di DKI Jakarta adalah sebagai berikut :[3]

1. 1. 1. Surat Permohonan Izin Lingkungan UKL UPL dan pemeriksaan UKL-UPL;
      2. Formulir UKL-UPL yang telah diisi pemohon, dan diisi lengkap dan di tandatangani pemohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
      3. Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
      4. Blok Plan (RTLB) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
      5. Surat Izin Pengguna Peruntukan Tanah (SIPPT) luas lahan > 5000 m²
      6. Akte Pendirian Perusahaan yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
      7. Tanda Daftar Perusahaan;
      8. KTP (apabila kepemilikan perorangan);
      9. Peta Lokasi kegiatan
      10. Gambar perspektif rencana kegiatan;
      11. Hasil analisa labotarium (labotarium yang sudah mempunyai legalitas);
      12. Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat tanah);
      13. Titik kordinat lokasi kegiatan;
      14. Keterangan Teknis tentang Kualifikasi Penyusun Dokumen atau Sertifikasi bagi Konsultan/Pihak Ke-3;
      15. MoU (apabila ada kerjasama oleh pihak kedua atau pihak ketiga);
      16. Izin Tetangga untuk kegiatan usaha jenis SPBU, SPBG.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam pengajuan UKL-UPL adalah sebagai berikut :[4]

1. 1. 1. Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL;
      2. Uji Kelengkapan administrasi;
      3. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Jika lengkap dikeluarkan pernyatan kelengkapan administrasi dan pengumuman permohonan izin lingkungan;
      4. Pemeriksaan UKL-UPL;
      5. Membuat Rekomendasi UKL-UPL. Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Izin Lingkungan yaitu surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
      6. Penerbitan surat penolakan atau persetujuan UKL-UPL;
      7. Jika disetujui, maka selanjutnya yaitu Penerbitan Izin Lingkungan;
      8. Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan;

C. SPPL

               Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen LH 16/2012), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Syarat-syarat administrasi dalam permohonan penerbitan SPPL biasanya ditentukan oleh Dinas Perijinan masing-masing wilayah. Namun, secara umum contoh persyaratan administrasi di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :[5]

1. 1. 1. Surat permohonan untuk pembuatan SPPL;
      2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      3. Siteplan (denah lokasi, peralatan dan sarana penunjangnya);
      4. Rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;
      5. Rekomendasi dari kecamatan;
      6. Rekomendasi dari kelurahan/desa;
      7. Izin Tetangga;
      8. Surat Tanah;
      9. Perjanjian Sewa Menyewa (apabila lahan lokasi statusnya menyewa);
      10. Surat Kuasa jika dalam pengurusannya diwakilkan;
      11. Membuat Denah Lokasi.

Sedangkan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. 1. 1. Untuk memperoleh persetujuan SPPL, pemrakarsa mengajukan surat permohonan SPPL yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
      2. Untuk pengurusan izin baru, permohonan persetujuan SPPL disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan;
      3. Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasannya dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
      4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setelah menerima surat permohonan SPPL dari pemrakarsa melakukan pemeriksaan atau penelitian ke lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
      5. Penerbitan SPPL untuk kegiatan yang telah memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian ke lapangan;
      6. Kegiatan yang tidak memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
      7. SPPL merupakan syarat untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota.
      8. Dalam hal ini permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peruntukan Lahan, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dapat menolak SPPL yang diajukan.[6]

[1] https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/prosedur-mengurus-amdal

[2] http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan

[3] http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/211

[4] http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan

[5] https://dlh.banyuasinkab.go.id/tata-cara-pengajuan-permohonan-dokumen-lingkungan/

[6] Ibid