Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru

Pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga KUHP baru. KUHP baru ini mencabut KUHP yang lama dan ketentuan pidana dari beberapa undang-undang lainnya. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 624 KUHP baru ini, KUHP baru akan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Januari 2023. Pasal-pasal dalam KUHP baru ini ada yang masih sama dengan KUHP lama, namun ada juga pasal yang belum diatur di KUHP sebelumnya, salah satunya terkait persiapan pidana pada Pasal 15 dan 16 KUHP baru.

Dalam KUHP lama kita mengenal istilah percobaan. Tindak pidana percobaan terjadi ketika telah ada niat melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan namun pelaksanaannya tidak selesai yang bukan dikarenakan kehendak dari pelaku sendiri. Hal tersebut diatur pada Pasal 53 KUHP lama sebagai berikut:

• Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
• Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP lama, percobaan yang dapat dipidana hanyalah percobaan kejahatan, sedangkan pelanggaran tidak dipidana.

Percobaan pada KUHP lama memuat unsur adanya permulaan pelaksanaan yang mana secara harfiah dapat diartikan termasuk tindakan persiapan melakukan tindak pidana, di sisi lain KUHP baru memisahkan antara persiapan melakukan tindak pidana dan percobaan melakukan tindak pidana. Untuk bisa membedakan antara keduanya, perlu kita bandingkan isi dari pasal yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait perbedaan antara ‘persiapan melakukan tindak pidana’ dengan ‘percobaan melakukan tindak pidana’. Salah satu unsur terpenting dalam ‘percobaan melakukan tindak pidana’ adalah adanya pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang dilarang. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi indikasi suatu perbuatan itu masuk percobaan melakukan tindak pidana yaitu pelaksanaannya ternyata tidak selesai, atau hasil yang terjadi tidak sesuai tujuan atau tidak ada akibat dari pelaksanaan yang dilarang. Dalam persiapan melakukan tindak pidana, pelaku tidak sampai pada melaksanakan tindak pidananya, namun hanya sampai melakukan usaha-usaha yang diperlukan sebelum melaksanakan tindak pidana. Usaha-usaha tersebut dapat berupa mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

Menurut R. Soesilo terkait unsur percobaan dimana pelaksanaannya tidak selesai yaitu karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri.[1] Jika dicontohkan, misalkan pada tindak pidana terorisme dengan menggunakan bom dimana tujuan pengeboman adalah sebuah gedung yang berisi banyak orang, perbuatan ‘persiapan melakukan tindak pidana’ dapat berupa mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dengan tujuan untuk merakit bom atau sekedar menyediakan jasa untuk merakit bom namun dirinya tidak ikut melaksanakan pengeboman. Hal ini berbeda dengan ‘percobaan melakukan tindak pidana’, yaitu pelaku adalah yang melaksanakan pengeboman namun pada saat pelaksanaan, bisa jadi ternyata ia ditangkap oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu sebelum sampai di tempat tujuan atau bomnya berhasil dijinakkan sebelum meledak.

Di samping perbedaan dari segi unsur, terdapat perbedaan lain terkait ‘persiapan melakukan tindak pidana’ dan ‘percobaan melakukan tindak pidana’ di antaranya adalah pembatasan tindak pidananya serta ancaman hukumannya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Penulis: Mirna R., S.H., M.H.

Editor: R. Putri J., S.H., M.H., CTL. CLA.

Sumber:

1. [1] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, h. 69.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana