Rebut Paksa Anak dari Ibu Kandungnya, Bisa Dipenjara 7 Tahun
Sehingga setiap orang tidak seharusnya memisahkan anak dari orang tua kandungnya, apalagi jika perbuatan rebut paksa anak dari ibu kandungnya dilakukan oleh ayah kandung sendiri yang ingin memisahkan anak dari ibu kandungnya. Terutama bayi di bawah usia 6 (enam) bulan dalam ilmu kesehatan membutuhkan asi eksklusif dari seorang ibu. Dimana hal tersebut juga sudah menjadi ketentuan dalam PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Membedakan Laporan Kepolisian dan Pengaduan Mayarakat Serta Cara Pengajuannya”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D selaku ketua pelaksana dan Founder of Hukumexpert.com telah berhasil menyelenggarakan kelas online gratis yang bertema “Membedakan Laporan Kepolisian dan Pengaudan Masyarakat serta Cara Pengajuannya” yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni, Bapak R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, S.H., M.H., selaku Advokat dan Legal Consultant pada kantor "Raden Fauzi & Partners"
5 Asas Hukum Pidana
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada dasarnya 5 asas hukum pidana yaitu Asas Legalitas, Asas Teritorial, Asas Personalitas atau Nasional Aktif, Asas Perlindungan atau Nasional Pasif, dan Asas Persamaan atau Universal, harus dimengerti baik oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat. Hal tersebut sangat penting sebab ada pula asa fictie hukum dimana seseorang telah dianggap tahu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
5 Rekomendasi Film Tentang Pencucian Uang
Bagaimanakah tahapan pencucian uang terjadi? Berikut 5 rekomendasi film tentang pencucian uang yang kalian wajib nonton. Di antaranya ada The Laundromat..
Umrah Mandiri Dilarang, Ini 2 Ketentuan Sanksinya
Dengan demikian dapat diketahui apabila Kementerian Agama dalam hal ini tegas untuk menindak para pelaku umrah mandiri dan backpacker, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan UU Ibadah Haji dan Umrah tersebut. Sebab, apabila dilihat dan dikaitkan dengan praktek umrah mandiri dan/atau backpacker, 2 (dua) ketentuan tersebut masih belum menjangkau atau bahkan tidak dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tersebut.
Perbedaan Korupsi dan Penggelapan: 1 Perbedaan Signifikat yang Harus Diketahui
Dengen demikian, perbedaan korupsi dan penggelapan terletak pada kepemilikan obyek tindak pidana tersebut. Harta atau benda yang diambil dalam tindak pidana penggelapan adalah harta milik orang lain dan bukan negara, sedangkan harta atau benda yang diambil dalam tindak pidana korupsi adalah harta atau uang negara.
Kades Kampanyekan Istri dan Dihukum 3 Bulan Penjara, Bagaimana Aturan Kampanye bagi Pejabat Pemerintah?
Pada dasarnya kepala desa merupakan pejabat juga, sehingga kades kampanyekan istrinya yang sedang menjadi calon legislatif tentunya telah melanggar netralitas pejabat. Oleh karenanya, para pejabat, siapapun itu, seharusnya tetap menjaga netralitas dalam pemilu.
Budi Gunawan ‘Disenggol’ Dudung Abdurachman, Pernah Heboh Praperadilankan Status Tersangka
Budi Gunawan baru-baru ini namanya disebut oleh Dudung Abdurachman saat menanggapi pernyataan ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kepala BIN tersebut..
Asusila Dalam UU ITE
Dengan demikian, rujukan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengetahui bentuk asusila dalam UU ITE. Disamping itu, perlu adanya suatu pengaturan lebih lanjut atau sinkronisasi terhadap aturan yang mengatur mengenai kesusilaan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kebingungan dalam memaknai kesusilaan yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.
Golput Dalam Pemilu: Jangan Coba Ajak-Ajak Karena Ini 3 Ancaman Pidana Penjaranya
Pada dasarnya tindakan golput dalam pemilu adalan merupakan suatu hak. Tindakan tersebut juga suatu tindakan yang wajar terjadi saat merasa para peserta pemilu kesemuanya tidak memiliki kriteria sebagaimana yang diinginkan oleh pemilih.Meski demikian, tindakan golput juga akan menjadi berbahaya. Perlu diingat bahwa pemilihan umum adalah demi kemajuan bangsa, kelangsungan pemerintahan, dan keberlanjutan pembangaunan negara, maka penting bagi kita untuk turut menyampaikan suara.Pemilu juga merupakan ajang demokrasi yang mendengarkan suara rakyat, sebab dari rakyat untuk rakyat harus tetap dipertahankan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pun telah menjamin kedaulatan rakyat tersebut.Manusia tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun Calon Legislatif. Golput dalam Pemilu mungkin adalah solusi bagi beberapa orang, namun bukan solusi bagi negara ini.