Kontrak Karya Dalam Pertambangan
Kontrak Karya dalam pertambangan bukanlah kontrak perdata pada umumnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Terdapat perbedaan antara perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Karya dengan perjanjian pada umumnya. Posisi Pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan diberi authority untuk mengatur dan mengurus pengelolaan pertambangan yang pada dasarnya obyek yang diperjanjikan adalah milik rakyat (Public ownership) bukan objek perdata pada umum (private goods).
Tindak Pidana Pertambangan: 9 Macam Tindak Pidana Dalam Pertambangan
Terdapat 9 jenis tindak pidana pertambangan yang diatur dalam UU Minerba saat ini. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia membutuhkan regulasi dan kebijakan yang memadai untuk menjangkau setiap perbuatan-perbuatan pertambangan yang berpotensi merugikan sumber daya alam. Tidak hanya regulasi, dalam hal ini diperlukan juga penegakan hukum yang lebih komprehensif agar 9 jenis tindak pidana tersebut tidak hanya berupa aturan tertulis belaka.
Harvey Moeis Ditahan Kasus Korupsi Tambang Timah; Dugaan Perjanjian Fiktif Rugikan 270T
Dari dugaan tinda pidana yang membuat Harvey Moeis ditahan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tindakan untuk memperkaya diri sendiri dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pertambangan yang dijalankan tanpa adanya IUP. Diketahui pula bahwa dana hasil keuntungan yang didapatkan oleh Harvey Moeis disamarkan menjadi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR sering dijadikan sebagai kedok untuk mengalirkan dana hasil kejahatan. Terutama untuk memfasilitasi sarana dan fasilitas, baik para pemilik smelter maupun untuk dirinya sendiri.[8] Dengan demikian uraian-uraian di atas, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.
Hilirisasi Tambang Jadi Debat Capres-Cawapres 2024, Berikut Ulasan Hukumnya
Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran bangsa asing untuk menguasai Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Contoh penjajahan di masa sekarang yaitu paksaan oleh negara lain dengan adanya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia karena berhenti mengekspor nikel mentah ke negaranya. Padahal upaya hilirisasi tambang adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan hilirisasi di daerah yang memiliki potensi sumber daya tak terkecuali nikel.
Peraturan Pemerintah (PP) Ekspor Pasir Laut Berlaku, Pasal yang Menjadi Perhatian
Pemerintah baru-baru ini ramai dibicarakan karena membuka kembali keran ekspor hasil tambang pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor…
Gudang Solar Achiruddin
Setelah dipecat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia akibat pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya, Ajun Komisaris Besar Achiruddin Hasibuan diduga masih akan menghadapi berbagai tuntutan hukum. Salah satunya adalah dugaan gratifikasi yang diterima oleh Achiruddin dari gudang solar ilegal di dekat rumahnya. Berdasarkan kronologi di atas,PT. Almira Nusa Raya dalam menjalankan kegiatan usahanya diduga tidak memiliki izin atau ilegal. Merujuk ketentuan Pasal 40 Angka 5 UUCK, PT. Almira Nusa Raya dapat dikenakan sanksi administratif.
Setoran Tambang Ilegal Pada Oknum Polisi, Bagaimana Seharusnya Perizinan Tambang Dilakukan?
Setoran tambang ilegal pada oknum polisi belakangan ini ramai dibicarakan. Hal tersebut diawali oleh rekaman video pengakuan Ismail Bolong tentang dugaan setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur kepada perwira polisi yang berdar di media sosial, yang kemudian menjadi perhatian serius Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Video pengakuan Ismail membuat heboh sejak pertama kali muncul ke publik pada 3 November lalu. Video ini awalnya diputar dalam acara diskusi bertajuk "Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dan Oligarki Tambang" yang digelar oleh lembaga Indonesian Club.Komisioner Kompolnas (Albertus Wahyurudhanto) mengatakan bahwa lembaganya mulai menelusuri kebenaran dari isu ini.
Blokade Greenpeace Terhadap Kapal Minyak Pertamina Prime
Pada Kamis tanggal 31 Maret 2022, Organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan melakukan blokade terhadap dua kapal tanker…
Prosedur Ekspor Hasil Tambang
Berkaitan dengan prosedur ekspor hasil tambang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagang Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan…
Reklamasi Pertambangan
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami dua…