Pendirian Perusahaan Perbankan dan 3 Syarat Perijinannya
Adapun perizinan yang perlu dilengkapi dalam pendirian perusahaan perbankan meliputi: Pertama,1. Mengenai perizinan berusaha sebagaimana diajukan melalui OSS untuk nantinya mendapatkan NIB.
2. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank BHI.
3. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank BHI.
Perusahaan Telekomunikasi dan 4 Izin yang Harus Dipenuhi Untuk Pendiriannya
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan suatu perusahaan telekomunikasi yang menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi dan juga penyelenggara jasa telekomunikasi, diperlukan beberapa hal, mulai dari pendirian badan usaha swasta atau koperasi. Selanjutnya adalah mengajukan perizinan, yaitu meliputi:1. Perizinan berusaha sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi.
2. Izin untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
3. Perizinan berusaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.
4. Izin untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Perizinan tersebut dapat dilakukan melalui OSS yang telah diintegrasikan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memulai usahanya, termasuk dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia.
Perizinan Perfilman: 2 Kelompok Perizinan yang Harus Disimak
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa jenis/macam perizinan perfilman, yaitu:Perizinan berusaha perfilman meliputi pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, penjualan film dan/atau penyewaan film, pengarsipan film, ekspor film dan impor film, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha meliputi pemberitahuan pembuatan film, penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia oleh pihak asing, rekomendasi impor film, dan tanda lulus sensor.
Cagar Budaya di Indonesia Dan Ini 4 Syaratnya
Setelah tercatat dalam register nasional cagar budaya di Indonesia, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Selain itu penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat Kompensasi. Situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi, sedangkan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.[2]
1 Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan: Perhatikan Batas Jumlah Makanan yang Dapat Dibawa Wisatawan Dari Luar Negeri
Tindakan Bea Cukai bersama BPOM dimana 1 ton milk bun Thailand dimusnahkan adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya tindakan tersebut perlu dilakukan untuk keamanan bagi masyarakat Indonesia, sebab seluruh makanan dan konsumsi yang berasal dari luar wilayah Indonesia harus diperiksa untuk menghindari adanya penyebaran bakteri dan atau penyakit yang tidak diinginkan.
Perizinan Perusahaan Pengembang Perumahan: Menjadi Developer yang Sah dan Memenuhi Prosedur Serta Syarat yang Berlaku
Dengan demikian, terdapat beberapa perizinan perusahaan pengembang perumahan yang harus dimiliki. Bagi pengembang yang juga melakukan kegiatan pemasaran (marketing) harus memiliki beberapa dokumen seperti: kepastian peruntukan ruang yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan rumah atau rumah susun (PBG), dan jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjamin. Hal ini berdasar pada Pasal 22C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah memenuhi persyaratan dan izin-izin di atas, pihak pengembang/developer dapat mulai membangun kawasan perumahan dan menjualnya kepada konsumen.
Kabel Provider Memakan Korban, 3 Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan
Begitu banyak pemasangan kabel provider di jalan, baik di udara maupun yang ditanam. Pada dasarnya pemasangan tersebut memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi. Namun demikian, sangatlah perlu bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan lebih tegas serta pengawasan yang lebih cermat lagi terhadap pemasangan kabel-kabel provider tersebut, agar tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Kantor Artis Baim Wong Ambruk, Pengaturan Tentang Keamanan Konstruksi dan Potensi Sanksi
Kejadian kantor Artis Baim Wong ambruk tersebut masih belum diketahui secara jelas penyebabnya. Sehingga tidak dapat dipastikan pula apakah melanggar izin pendirian bangunan, tata bangunan yang tidak sesuai, atau material bangunan yang tidak layak. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pendirian bangunan yang kemudian dapat merugikan harta benda seseorang atau bahkan nyawa seseorang dapat diancam dengan sanksi secara pidana.
NIB Berdasar PP Nomor 5 Tahun 2021
Sebelumnya, Hukumexpert telah menerbitkan artikel berjudul “Apa itu Nomor Ijin Berusaha (NIB) dan Tata Cara Pengurusannya”, yang terbit…
Perizinan Perusahaan Pengangkutan Barang Lewat Jalur Darat
Angkutan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya…