Tata cara memperoleh izin pemanfaatan air tanah tercantum dalam pasal 67 hingga pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah. Berikut adalah tata cara pengajuan izin pemanfaatan air tanah:Mengajukan permohonan kepada walikota atau bupati dengan tembusan kepada menteri dan gubernur dengan melampirkan informasi mengenai peruntukan dan kebutuhan air tanah, rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, dan upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah akan diterbitkan oleh bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut: Memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan menteri, atas tiap-tiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara; Memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur atas tiap-tiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; atau Memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah atas cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota. Pemberian rekomendasi teknis yang dapat berisi persetujuan maupun penolakan oleh menteri, gubernur, atau dinas terkait yang membidangi air tanah diberikan berdasarkan zona konservasi air tanah. Izin yang dimaksudkan harus berisi paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban. Proses selanjutnya adalah setiap pemohon izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang akan mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah. Hasil eksplorasi air tanah akan digunakan sebagai dasar Kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; Penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan Debit serta kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan suatu perusahaan telekomunikasi yang menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi dan juga penyelenggara jasa telekomunikasi, diperlukan beberapa hal, mulai dari pendirian badan usaha swasta atau koperasi. Selanjutnya adalah mengajukan perizinan, yaitu meliputi:1. Perizinan berusaha sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi. 2. Izin untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 3. Perizinan berusaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. 4. Izin untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Perizinan tersebut dapat dilakukan melalui OSS yang telah diintegrasikan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memulai usahanya, termasuk dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Dengan demikian, terdapat beberapa perizinan perusahaan pengembang perumahan yang harus dimiliki. Bagi pengembang yang juga melakukan kegiatan pemasaran (marketing) harus memiliki beberapa dokumen seperti: kepastian peruntukan ruang yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan rumah atau rumah susun (PBG), dan jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjamin. Hal ini berdasar pada Pasal 22C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah memenuhi persyaratan dan izin-izin di atas, pihak pengembang/developer dapat mulai membangun kawasan perumahan dan menjualnya kepada konsumen.

Kejadian kantor Artis Baim Wong ambruk tersebut masih belum diketahui secara jelas penyebabnya. Sehingga tidak dapat dipastikan pula apakah melanggar izin pendirian bangunan, tata bangunan yang tidak sesuai, atau material bangunan yang tidak layak. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pendirian bangunan yang kemudian dapat merugikan harta benda seseorang atau bahkan nyawa seseorang dapat diancam dengan sanksi secara pidana.