Hukum Perdata

Upaya Hukum Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

09 July 2021

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur yang biasanya dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan. PKPU diatur dalam ketentuan Pasal 222 sampai dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh […]

Perbedaan Tergugat dan Turut Tergugat

04 July 2021

Sengketa Perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi, akan memaksa Penggugat yaitu pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan untuk menarik pihak lain menjadi Tergugat. Hal yang menarik dalam suatu peradilan perdata yaitu adanya tergugat dan turut tergugat. Hal yang membedakan diantara keduanya perlu diketahui guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam beracara. Dalam HIR, memang tidak akan didapati […]

Penutupan Kartu Kredit Nasabah yang Telah Meninggal Dunia

26 June 2021

Kartu kredit adalah fasilitas kartu kredit yang diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki penghasilan dengan pagu kredit sesuai kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan yang mempergunakan sarana berupa kartu plastik yang berguna sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat yang terkait dengan jaringan kartu kredit tersebut. Dari pengertian tersebut dapat […]

Penggunaan Kartu Kredit & Sanksinya Apabila Telat Bayar

25 June 2021

Penggunaan kartu kredit juga merupakan bagian dari transaksi perbankan. Kartu kredit digunakan sebagai salah satu alat pembayaran dalam kegiatan jual beli. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya […]

Rekonvensi oleh Turut Tergugat yang Kalah Apakah Harus Dihukum Bayar Biaya Perkara

24 June 2021

Istilah rekonvensi kita kenal dalam acara hukum perdata. Rekonvensi merupakan kebalikan dari istilah konvensi. Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Hal ini diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dimana istilah gugatan konvensi merupakan gugatan perdata. Gugatan perdata merupakan suatu gugatan atau tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang […]

Alat Bukti CCTV dan/atau Rekaman

28 May 2021

Perkembangan teknologi yang semakin modern sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam hal penegakan hukum. Saat ini, dalam penegakan hukum juga diakui adanya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik […]

Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik

27 May 2021

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma manusia dalam berkomunikasi yang ditandai dengan maraknya penggunaan sarana teknologi interconnected network (internet) atau media elektronik lainnya.[1] Perkembangan teknologi ini juga berpengaruh terhadap pembuktian suatu perkara di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian, diperlukan adanya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.[2] […]

Resiko Hukum Membuka Akun Sosial Media Menggunakan Data Pribadi Orang Lain

25 May 2021

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Perlindungan terhadap data […]

Perbedaan Kewenangan Lembaga Penjaminan Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan di Bidang Perbankan

18 May 2021

Perbankan merupakan salah satu jasa dalam sektor keuangan yang berpengaruh terhadap perekenomian negara. Sistem dalam perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya […]

Apakah Developer yang Tidak Menyerahkan Unit Pada Saat Jatuh Tempo Sesuai Perjanjian Kepada Pembeli Dapat Menjadi Dasar Diajukannya Kepailitan

14 May 2021

Developer merupakan instansi perorangan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan. Membeli rumah yang dibangun developer bagi sebagian orang dianggap sebagai langkah yang praktis, karena pembeli dapat menikmati rumah tanpa memikirkan mengenai material-material dan perencanaan untuk membangun suatu rumah. Biasanya pembelian sebuah rumah kepada developer dilakukan dengan memesan atau melakukan indent dengan membayar sejumlah uang […]