Ganjar Usulkan Hak Angket, Apa itu Hak Angket DPR dan Pelaksanaannya
Apa itu hak angket DPR dan bagaimana cara mengajukan hak angket? Dasar hukum hak angket diatur pada Pasal 20A Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap..
RT dan RW: 3 Tugas yang Harus Dilakukan dan Hak yang Dapat Diperoleh
RT dan RW yang merupakan suatu organisasi paling kecil dalam masyarakat memiliki tugas yang cukup penting untuk pelayanan masyarakat desa, terlebih tentang kependudukan dan perizinan.
Cara Melaporkan Pelanggaran Pemilu 2024
Pemilu 2024 merupakan momentum akbar yang mendorong partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depannya. Hal ini tentu membuat pelaksanaannya bersinggungan dengan banyak kepentingan dan sarat akan pelanggaran pemilu.
Latihan Soal Kekuasaan Kehakiman
Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas adalah asas?
a. in dubio pro reo
b. iudex no procedat ex officio
c. ius curia novit
d. iudex non ultra petita
Latihan Soal Asas-Asas Hukum
Latihan Soal Asas-Asas Hukum1. “Pengembalian ke keadaan semula” adalah pengertian asas?a. Res judicata pro veritate habeturb. Restitutio in integrumc. In dubio pro reod. Audie et alteram partem
Putusan MK Tentang Batas Usia Capres, Etik atau Nepotisme?
Putusan MK Tentang Batas Usia Capres pada tanggal 16 Oktober 2023 menjadi catatan Sejarah baru di Indonesia berkaitan dengan peraturan pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut “UU Pemilu”). Pasal tersebut mengatur tentang Batasan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh salah seorang mahasiswa Universitas Surakarta atas nama Almas Tsaqibbirru dengan yang terdaftar dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Pembatalan atau Pencabutan KTUN?
Perbedaan yang sangat tipis tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat harus menggunakan konotasi pembatalan atau pencabutan KTUN? Dalam menjawabnya, masyarakat pun harus berpikir apakah hanya perlu dikeluarkan pencabutan saja atau haruskah ada keputusan baru lainnya guna tindak lanjut pembatalan.
Hutang Negara Kepada Jusuf Hamka
Hutang negara kepada Jusuf Hamka menjadi berita yang cukup menyita perhatian masyarakat belakangan ini. Jusuf Hamka yang merupakan…
Hak Politik WNA Pemegang KTP Sementara
Dalam Kehidupan bernegara, masyarakat memiliki beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti hak untuk mendapatkan…
Tanggung Jawab Badan Intelijen Negara (BIN)
Secara kedudukannya, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU 17/2011. Adapun fungsi intelijen yang dilakukan oleh BIN adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain melaksanakan fungsi intelijen, BIN juga menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UU 1/2011. Adapun pertanggungjawaban BIN terkait Laporan dan penyelenggara Intelijen Negara secara langsung disampaikan kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 UU 17/2011.