Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas dan 3 Syarat Utama Anggota Dewan Komisaris
Berdasar Tugas dan Wewenang, serta Kewajiban dan Hak, berikut dengan persyarat seseorang dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris, maka pada dasarnya Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas memiliki peran yang penting dalam suatu Perseroan Terbatas. Pemilihan Anggota Dewan Komisaris pun tidak dapat dilakukan dengan sembarangan mengingat Dewan Komisaris harus bertindak kolektif kolegial, yang artinya Anggota Dewan Komisaris harus dapat saling berkomunikasi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya dan kelancaran usaha Perseroan.
Asuransi dan Reasuransi Syariah Serta Hubungan Antara Keduanya
Prinsip asuransi dan reasuransi syariah yang diterapkan adalah prinsip saling tolong menolong yang kemudian mendorong para peserta asuransi syariah saling membantu peserta lainnya yang tertimpa musibah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana peserta asuransi syariah tersebut. Begitupun halnya dengan hubungan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.[5]
Pemutusan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018
Gugatan yang diajukan terkait dengan perjanjian pada umumnya bersifat gugatan wanprestasi, yaitu karena salah satu atau beberapa pihak di dalam perjanjian tidak menepati atau memenuhi prestasi/janji. Di sisi lain, gugatan atas pemutusan perjanjian sepihak harus diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melanggar hukum.
Latihan Soal Untuk Legal Perusahaan
Seberapa cocok kamu jadi Legal Perusahaan?Â
Yuk, ikut menjawab Latihan Soal Untuk Legal PerusahaanJika jawaban benar >5 = kayaknya pemahamanmu tentang profesi Legal perusahaan kurang deh, yuk belajar lebih banyak lagiJika jawaban benar ≥5 tapi ≤10 = kayaknya cocok jadi Legal perusahaan, tapi masih harus belajar lagi tentang jobdesc legal perusahaanJika jawaban benar >10 = wah, pengetahuan kamu tentang profesi legal perusahaan luas banget, wajib dipertimbangkan untuk serius jadi legal perusahaan
Aksi Boikot McD Karena Sumbang Tentara Israel, Hukum dan Sistem Franchise
Meskipun berasal dari franchisor yang sama, akan tetapi kebijakan dan sistem yang berlaku tetap berbeda. McD Indonesia sendiri menyikapi aksi boikot McD karena sumbang tentara Israel tersebut dnegan menyatakan bahwa McD Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan keputusan yang dibaut oleh McD Israel. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan mengenai waralaba yang dimuat dalam PP 42/2007 dan Permendag 71/2019.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Pekerja
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Pekerja adalah sepenuhnya menanggung kerugian yang diakibatkan kelalaian pekerja tersebut. Dalam contoh kasus di atas pihak ketiga yang merupakan pelanggan dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha dan bukan kepada pekerja yang bertugas mengirim barang. Adapun sanksi dari pelaku usaha terhadap pekerja ditentukan tersendiri berdasarikan perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak.
Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum
Berdasarkan pengertian Pelaku Usaha dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, arti pelaku usaha dalam hukum tidak ada pertentangan pengertian Pelaku Usaha dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Adapaun pokoknya Pelaku Usaha memiliki unsur orang perseorangan atau badan usaha dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha/kegiatan pada bidang ekonomi
Penutupan E-Commerce TikTok
Penutupan E Commerce TikTok dilihat secara normatif cukup beralasan dilakukan pasca revisi Permendag 50/2020. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu perlu kiranya baik Tiktok Shop maupun platform e-commerce lainnya memperhatikan aturan dan ketentuan perdagangan elektronik yang berlaku di Indonesia.
Hak Tanggungan Atas Piutang Perseorangan
Hak tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam APHT. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) UUHT, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Menyangkut apakah pemberian hak tanggungan dapat dilakukan kepada perseorangan, hal tersebut diatur pada Pasal 9 UUHT.
Rumor Gaji Komisaris BUMN Milyaran Rupiah, Benarkah?
Besarnya Gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. Akan tetapi terdapat perbedaan penentuan besaran gaji antara Direksi dengan Dewan Komisaris BUMN. Gaji direksi ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri. Sementara, gaji Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan.