
Pengelolaan Barang Milik Negara
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

Apa itu Klausula Baku dan Batasan-batasannya
Pada dasarnya perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuatnya selama dibuat sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat keabsahan sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Meski demikian, untuk mempersingkat waktu dan dengan dalih efisiensi bisnis, tidak jarang para pelaku bisnis menggunakan suatu perjanjian yang telah dibuat bentuk dan isinya sehingga pihak lain hanya perlu menandatangani jika menyetujuinya, atau tidak menandatangani perjanjian tersebut jika tidak menyetujuinya, yang biasa disebut sebagai klausula baku.

Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Artikel sebelumnya berjudul “Upaya Hukum Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, telah menguraikan bahwa PKPU tidak memiliki upaya…

Pembongkaran Tiang Rel Kereta Cepat
Baru-baru ini viral sebuah video yang menampilkan ambruknya tiang kereta cepat Jakarta-Bandung. Tiang tersebut ambruk tidak sesuai dengan…

Tanggung Jawab Pidana Membocorkan Rahasia Perusahaan
Rahasia perusahaan merupakan sesuatu hal yang berbentuk dokumen atau dalam bentuk lain atau yang tidak berbentuk yang berkaitan…

Hukum Acara Perlindungan Konsumen
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyatakan…

Fatwa Haram Crypto : Bagaimana Cara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menentukan Fatwa Haram dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Umat Muslim
Baru-baru ini banyak diberitakan oleh media mengenai keputusan fatwa hukum uang crypto atau cryptocurrency oleh Majelis Ulama Indonesia…

Daluwarsa Pengajuan Gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara…

Pengawasan Terhadap Praktek Perlindungan Konsumen Dibidang Usaha Yang Dimonopoli Oleh Pemerintah
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat…

Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pada dasarnya tidak ditemukan definisi secara eksplisit mengenai anak perusahaan dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di…
