Rancangan Undang-Undang Penghinaan Terhadap Presiden
Pembaharuan hukum pidana erat kaitannya dengan rekonstruksi hukum pidana. Istilah merekonstruksi mengandung makna membangun kembali, dimana jika dikaitkan…
Hak Rakyat untuk Memperoleh Pekerjaan
Pada dasarnya negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS)…
Kewajiban Pemerintah Dalam Pemerataan Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap orang untuk mendapatkan wawasan, ilmu, serta mengasah minat dan bakat. Pendidikan…
Pendaftaran Hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat
Dunia perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini diramaikan oleh kabar tentang perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti…
Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor…
Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Penghinaan merupakan sebuah kejahatan sebagaimana ketentuan dalam Bab XVI tentang Penghinaan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab…
Apa Itu Mosi Tidak Percaya
Secara umum mosi tidak percaya diartikan sebagai suatu pernyataan kepada suatu pihak yang memiliki tanggung jawab akan suatu…
Makar
Pada dasarnya tidak ditemukan definisi makar secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Istilah makar disebutkan dalam ketentuan Pasal 87,…
Tata Cara dan Ketentuan Menyelenggarakan Demonstrasi/Unjuk Rasa
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka…