Penganiayaan dan Pasal Pidana Serta Pemberatannya
Pada dasarnya, penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang berlaku saat ini. Adapun KUHP yang berlaku saat ini merupakan Wetboek van Strafrecht (selanjutnya disingkat “WvS”) yang merupakan produk pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia dan digunakan oleh Negara Indonesia berdasar Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).
Jenis Jawaban Gugatan Perdata, Ada 3
Tidak menyampaikan jawaban justru bisa merugikan tergugat. Setidaknya terdapat 3 jenis jawaban gugatan perdata, yaitu pengakuan...
Hak Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan 5 Jenis Saham
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden dan hak khusus lainnya. Namun demikian, jenis-jenis hak pemegang saham perseroan terbatas tersebut haruslah diuraikan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap para pemegang saham dan perseroan terbatas itu sendiri.
Panggilan Umum Perkara Perdata, Ada 3 Cara
Pada artikel kali ini, kita akan membahas alasan dilakukannya panggilan umum perkara perdata dan tata cara pemanggilannya.
Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Ditolak Karena 1 Alasan Ini
Permohonan isbat nikah Rizky Febian dan Mahalini tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasan ditolaknya permohonan tersebut adalah karena wali nikah dari mempelai wanita yaitu Mahalini, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dianggap tidak sah.[2]
Apa Saja Alat Bukti Perdata, Ada 5
Pembuktian merupakan salah satu prosedur yang sangat krusial dalam hukum acara perdata. Lantas apa saja alat bukti perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Terdapat 5 alat bukti..
Alasan Perceraian Bagi Non Muslim, Ada 6
Terdapat 6 alasan perceraian bagi non Muslim berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu perzinahan, suka mabuk..
1 Hari Libur Untuk 6 Hari Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Oleh MK? Ini Penjelasannya
Dengan demikian 1 hari libur untuk 6 hari kerja tidak sepenuhnya salah jika memang perusahaan atau pemberi kerja memberlakukan ketentuan hari kerja selama 6 (enam) hari. Hanya saja, ketentuan tersebut dipertegas bahwa jika perusahaan atau pemberi kerja memberlakukan hari kerja selama 5 (lima) hari, maka hari libur bagi pekerja adalah 2 (dua) hari. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa Peraturan Pemerintah Nomro 35 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Fitnes Superstar Ditutup, Bagaimana Nasib Member yang Sudah Membayar?
Terhadap Debitor yang mengalami pailit, maka pihak-pihak yang memiliki tagihan terhadap debitor tersebut dapat mendaftarkan utangnya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kurator. Begitu pula dengan permasalahan Fitnes Superstar ditutup, yang ketika nantinya Fitnes Superstar dinyatakan pailit, maka para member dapat mendaftarkan diri sebagai kreditor.
Daftar Peserta Kelas Online “Kewenangan Organ Yayasan”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert telah berhasil menyelenggarakan kelas online gratis yang bertema “Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata” yang disampaikan oleh..