Gaji KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang Dapat Mencapai 1,2 Juta/Bulan dan Tugasnya
Dengan demikian adanya kenaikan gaji KPPS tersebut, dapat mengindikasikan bahwa KPU selaku penanggung jawab Pemilu memahami beban kerja petugas anggota KPPS yang semakin berat dalam Pemilu 2024. Dalam kebijakan yang sama, KPU juga mengatur tentang santunan atas resiko yang dialami oleh petugas ad hoc selama menyelenggarakan Pemilu 2024. Selain itu, dalam Surat Ketua KPU Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada, mengatur tentang santunan atas resiko yang dialami oleh petugas KPPS selama menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal tersebut dapat diartikan bahwa KPU mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi agar penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya.
Pelaku Tindak Pidana Pornografi: Berikut 4 Jenis dan Unsur Kejahatan yang Perlu Dihindari
Dalam UU Pornografi dan UU ITE terdapat 4 macam-macam pelaku tindak pidana pornografi. Sementara itu, dilihat dari kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana pornografi, pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan dalam UU Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab.
Anak Jadi Ahli Waris: Aturan Dalam Hukum Perdata Umum dan Hukum Islam
Dalam Hukum perdata, anak jadi ahli waris ketika kedua atau salah satu orangtuanya meninggal dunia. Anak berhak menerima harta warisan dari orang tuanya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pembagian harta warisan kepada anak dalam hukum perdata umum didasarkan pada persamaan derajat, yaitu setiap anak berhak menerima bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelaminnya.
Yurisprudensi Penerapan Kebenaran Pembuktian: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID/2001 Tanggal 31 Juli 2001
Salah satu yurisprudensi yang penting terkait hukum acara adalah yurisprudensi penerapan kebenaran pembuktian. K
aidah hukum yang dapat diambil dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID/2001 adalah Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 ayat (6) KUHAP; Judex factie tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa Pasal 197 ayat (1) sub d.
Budi Said Jadi Tersangka; Crazy Rich Surabaya Diduga Merugikan Negara 1,2 T Setelah Menang 1 Ton Emas Di Perdata
Saat ini Budi Said jadi tersangka sehingga masih memasuki tahap penyidikan dan belum ada putusan yagn berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, manakala nantinya Budi Said terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan secara materiil terbukti pula bahwasanya terdapat unsur palsu dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Budi Said dalam perkara perdata, maka putusan perdata tersebut dapat diajukan pembatalannya oleh Antam melalui permohonan Peninjauan Kembali Ke-2 terhadap putusan Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung saat ini dengan dasar adanya bukti baru (novum) dan putusan yang bertentangan.
Latihan Soal Tentang Cipta Kerja
1. Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-undang (UU) berdasarkan?
a. UU No. 1 tahun 2022
b. UU No. 2 tahun 2022
c. UU No. 1 tahun 2023
d. UU No. 6 tahun 2023
Kabel Provider Memakan Korban, 3 Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan
Begitu banyak pemasangan kabel provider di jalan, baik di udara maupun yang ditanam. Pada dasarnya pemasangan tersebut memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi. Namun demikian, sangatlah perlu bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan lebih tegas serta pengawasan yang lebih cermat lagi terhadap pemasangan kabel-kabel provider tersebut, agar tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Greenflation Jadi Trending Topic, Ini 3 Solusi Hukumnya
Istilah greenflation yang non-familiar bagi banyak kalangan tersebut kemudian menjadi viral. Konsep greenflation dapat diringkas sebagai kenaikan harga..
Anak Dalam Hukum di Indonesia
Kedudukan anak dalam hukum di Indonesia adalah hal yang penting diketahui siapapun. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, pembentukan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak, dan penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan anak. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak. Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai kebijakan dan program. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak, dan keluarga perlu memberikan pengasuhan yang layak dan penuh kasih sayang kepada anak.
Wakaf di Indonesia; Ketentuan-Ketentuan Hukum Wakaf dan Istilah
Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”) memuat beberapa aturan, salah satunya adalah tentang perwakafan atau wakaf di Indonesia. Menurut pasal 215 ayat 1 KHI, “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.