Asusila Dalam UU ITE
Dengan demikian, rujukan Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengetahui bentuk asusila dalam UU ITE. Disamping itu, perlu adanya suatu pengaturan lebih lanjut atau sinkronisasi terhadap aturan yang mengatur mengenai kesusilaan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kebingungan dalam memaknai kesusilaan yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.
Arya Wedakarna Resmi Dipecat Dari Anggota DPD Karena Melanggar 2 Ketentuan
Berdasarkan Pasal 309 UU MD3, apabila anggota DPD melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD, maka pemberhentian dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD atas pengaduan dari pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. Dalam hal ini Badan Kehormatan DPD memutuskan Arya Wedakarna resmi dipecat dari anggota DPD atas tindakan ujaran kebencian dan penghinaan, yang mana hal tersebut dapat mengancam runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan berpotensi menjatuhkan kehormatan DPD sebagai lembaga negara.
Status Harta Wakaf; Perubahan dan 8 Prosedur Penukarannya
Dengan demikian, status harta wakaf pada dasarnya dapat dilakukan perubahan dan bahkan dapat pula dilakukan penukaran atas harta wakaf tersebut. Perubahan dan penukaran tersebut dilakukan dengan syarat utama tetap sesuai dengan tujuan penggunaan benda wakaf itu sendiri. Adapun nilai dari benda wakaf yang ditukar harus sama atau lebih rendah dari nilai barang yang akan menjadi penggantinya nanti.
Golput Dalam Pemilu: Jangan Coba Ajak-Ajak Karena Ini 3 Ancaman Pidana Penjaranya
Pada dasarnya tindakan golput dalam pemilu adalan merupakan suatu hak. Tindakan tersebut juga suatu tindakan yang wajar terjadi saat merasa para peserta pemilu kesemuanya tidak memiliki kriteria sebagaimana yang diinginkan oleh pemilih.Meski demikian, tindakan golput juga akan menjadi berbahaya. Perlu diingat bahwa pemilihan umum adalah demi kemajuan bangsa, kelangsungan pemerintahan, dan keberlanjutan pembangaunan negara, maka penting bagi kita untuk turut menyampaikan suara.Pemilu juga merupakan ajang demokrasi yang mendengarkan suara rakyat, sebab dari rakyat untuk rakyat harus tetap dipertahankan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pun telah menjamin kedaulatan rakyat tersebut.Manusia tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun Calon Legislatif. Golput dalam Pemilu mungkin adalah solusi bagi beberapa orang, namun bukan solusi bagi negara ini.
Perluasan Objek Praperadilan Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Dengan demikian, dapat diketahui diputuskannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah suatu perluasan objek praperadilan untuk melindungi setiap individu warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum, sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemajuan serta penghormatan terhadap HAM. Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM dengan penegasan bahwa sistem yang dianut KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dimata hukum, dengan asas due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM.
Mengenang Yahya Harahap: Karir dan 6 Karyanya yang Anak Hukum Harus Tahu
Sepanjang karir sejak lulus sarjana, M. Yahya Harahap terus aktif dalam dunia hukum hingga penisun. Perjalanan karirnya dapat dikatakan luar biasa dan bahkan karya-karyanya yang tidak sedikit cukup banyak menjadi pedoman. Kini tidak ada lagi pendapat-pendapat hukum yang dapat didengarkan langsung dari Beliau, sehingga tidak salahnya mengenang Yahya Harahap sembari mencerna lagi ilmu Beliau dari buku-buku yang telah terbit.
Biaya UKT ITB; Dulu Dibantu Kampus Kini Disarankan Pinjol, 7 Hal Tentang Status PTN-BH ITB
Berdasar ketentuan tersebut, maka PTNBH memiliki hak untuk mengelola keuangannya sendiri. Meski demikian, suatu kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk melakukan pinjaman dengan cicilan yang harus dibayarkan segera dan bunga yang tinggi, seperti kebijakan biaya UKT ITB tersebut tentunya adalah hal yang harus dikaji kembali.Telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa anak muda saat ini tidak ragu atau bahkan banyak menggunakan pinjaman yang disediakan baik oleh jasa keuangan seperti bank ataupun aplikasi-aplikasi tertentu seperti paylater. Namun demikian, banyak juga dari mereka yang akhirnya tidak membayar dan terjerat utang sebelum memiliki pekerjaan. Tentunya, pendidikan Indonesia harus memberikan jaminan dan kemudahan bagi rakyatnya untuk memperoleh ilmu/pendidikan, dengan taruhan kemajuan negara.
Keren! Ternyata Ini Alasan Orang Luar Negeri Taat Putusan Pengadilan
Alasan orang luar negeri taat putusan pengadilan adalah karena terdapat konsekuensi apabila mereka tidak melaksanakan putusan pengadilan. Konsep ini dikenal dengan istilah contempt of court..
Transaksi Jual Beli Online Oleh Anak; Keabsahan dan 2 Akibat Hukumnya
Dengan demikian, transaksi jual beli online oleh anak adalah tidak sah dan dapat dibatalkan. Artinya, ketika perjanjian tersebut belum diajukan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat bagi para pihak.Dalam dunia online saat ini, sering kita melihat adanya pengisian identitas bagi pengguna beberapa aplikasi, bahkan pembuatan e-mail pun memberikan batas umur penggunanya. Hal tersebut tentunya cukup memberitahukan kepada orangtua untuk selalu mengawasi anak dalam melakukan penjelajahan online termasuk menghindari adanya transaksi jual beli online oleh anak, agar tidak merugikan pihak manapun.
32 Soal Latihan Hukum Agraria
Agraria merupakan salah satu hukum yang banyak menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan agraria yang mengatur tanah, benda di atasnya dan udara memiliki obyek yang terbatas atau bahkan dapat berkurang sewaktu-waktu baik karena tangan manusia maupun bencana alam, sehingga nilai benda-benda terkait agraria tidak jarang akan melesat tinggi. Untuk lebih memahami tentang hukum agraria, berikut 32 soal latihan hukum agraria yang dapat dikerjakan untuk mengasah kembali kemampuan dalam bidang hukum agraria.