Akibat Hukum Kreditur Separatis Tidak Mendaftar Saat Debitur PKPU atau Pailit

Akibat Hukum Kreditur Separatis Tidak Mendaftar Saat Debitur PKPU atau Pailit, artinya kreditur yang telah memiliki barang jaminan dari debitur yang sedang dalam PKPU atau Pailit tersebut tidak mengajukan atau mendaftarkan dirinya sebagai kreditur. Pada umumnya, seorang kreditur yang debiturnya sedang dalam PKPU atau Pailit akan mendaftarkan dirinya untuk mengambil hak-haknya, namun bagaimana apabila kreditur separatis tidak mendaftarkan dirinya?

Pengertian kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang berbunyi:

Pasal 1 Angka 1 UU KPKPU

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 222 Ayat (2) UU KPKPU

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kepailitan dan PKPU adalah metode yang disediakan oleh negara sebagai jalan keluar bagi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan keuangan atau terkait utang piutang. Selain itu, PKPU adalah suatu cara untuk mencapai persetujuan antara debitur dan kreditur mengenai penyelesaian utang-piutang yang ditetapkan melalui Pengadilan Niaga. Pada dasarnya syarat pengajuan Kepailitan dan PKPU adalah sama, yakni ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana.

Kreditur diartikan dalam Pasal 1 Angka 2 UU KPKPU sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Terdapat beberapa jenis kreditur, salah satu Kreditur yang diatur dalam UU KPKPU adalah Kreditur Separatis. Kreditur Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Dengan kata lain, Kreditur Separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak Jaminan) seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU KPKPU. [1] Sementara itu, makna dari “bertindak sendiri” artinya Kredior Separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil penjualan dari benda agunan yang menjadi jaminan dan terpisah dengan harta pailit umumnya. Artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.

Apabila Debitur mengalami kepailitan atau PKPU, maka seluruh Kreditur wajib menyerahkan piutangnya kepada Kurator yang mengurus harta kekayaan Debitur sebagaimana dimaksud Pasal 115 Ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi:

“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”

Berkaitan dengan Kreditur Separatis sendiri, Pasal 55 UU KPKPU telah mengatur bahwa Kreditur Separatis dalam Kepailitan dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, yang artinya tidak menunggu keputusan atau penjualan dari kurator. Sedangkan kreditur separatis dalam perkara PKPU hanya dapat melakukan penjualan setelah dicocokkan penagihannya dan terdapat persetujuan dari pengurus serta debitur, serta hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.[2] Ketentuan tersebut adalah sifat “separatis” seorang kreditur daripada peraturan kepailitan. Karena sifatnya itu, pemilik hak yang dilindungi secara super preferent (kreditor separatis) ini dapat mengeksekusi hak mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Mereka ini karenanya dianggap separatis (berdiri sendiri).

Dengan adanya hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor separatis, maka kreditor separatis mendapatkan suatu keamanan atas piutangnya, jaminan kebendaan inilah yang akan memberikan kepastian hukum pelunasan dan pengembalian kredit yang telah disalurkan.[3] Namun, pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 55 UU KPKPU tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU yang memberikan penangguhan jangka waktu eksekusi paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dan juga Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekutorialnya dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.

Meskipun terdapat keistimewaan bagi Kreditur Separatis yang diatur dalam Pasal 55 UU KPKPU terhadap hak eksekusi atas harta kekayaan Debitur. Tetapi, Kreditur Separatis tetap harus mendaftarkan piutangnya dalam proses kepailitan melalui pencatatan yang dilakukan oleh kurator karena benda tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit, namun kewenangan eksekusinya tetap diberikan kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan dengan memperhatikan ketentuan dalam UU KPKPU. Apabila Kreditur Separatis tidak mendaftarkan piutangnya kepada kurator, maka berimplikasi pada hilangnya hak kreditor untuk melakukan negosiasi dengan kurator dan Debitor terhadap tata cara penyelesaian piutangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KPKPU yang berbunyi:

“Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.”

Oleh karena itu, meskipun pada umumnya, terhadap kreditor yang tidak mengajukan tagihannya, termasuk Kreditor Separatis, akan ditentukan tata cara penyelesaiannya dalam rencana perdamaian debitor sesuai dengan klasifikasi kreditor dalam perjanjian perdamaian.[4] Dengan demikian dapat diketahui Kreditur Separatis tetap harus mendaftarkan piutangnya meskipun ada hak istimewa yang dimilikinya sebagaimana dalam UU KPKPU. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk mencocokkan jumlah piutang agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembayaran piutang yang dapat berimplikasi kepada kreditur lainnya.

Penulis: Rizky Pratama J., S.H.

Editor: Mirna R., S.H., M.H., CCD., & Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA.

[1] Munir Fuady, Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 99.

[2] Sudargo Gautama, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Ctk. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 75.

[3] Peter Mahmud Marzuki, Et.al., Hukum Jaminan Indonesia, Ed. Pertama, ELIPS, Jakarta, 1998, halaman. 65.

[4] Ibid., halaman 79