Peninjauan Kembali Pasca 4 Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan demikian dapat diketahui bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali berulang tersebut dapat dipandang telah mengakomodir hak konstitusional warga negara dalam memperoleh keadilan melalui peradilan pidana.
Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); Pengaturan dan 7 Macamnya
Berdasar uraian tersebut di atas, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB pada dasarnya adalah suatu norma yang akan selalu berkembang dan berubah. Perkembangan dan perubahan tersebut memang tidak dapat diatur sepenuhnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun pada intinya norma yang ada dalam masyarakat dapat dituangkan dalam suatu putusan pengadilan yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi. Pengaturan asas dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah sekedar pedoman minimum bagi pejabat negara untuk menjalankan pemerintahan, namun segala tindakan pejabat negara dan pemerintahan tentunya harus didasarkan pada itikad baik untuk melaksanakan pemerintahan yang baik guna menyejahterakan masyarakat.