Besaran Bunga Pinjaman Online Lebih dari 6%? Berikut Aturan Hukumnya
Oleh karenanya, masyarakat harus pula tanggap dan mengetahui batas-batas besaran bunga pinjaman online atau bank tersebut. Pengetahuan tentang bunga pinjaman bank dan bunga pinjaman online (pinjol) yang berbeda sesuai dengan fungsinya tersebut, tentunya akan menghindarkan adanya kerugian bagi kedua belah pihak, dan menghindarkan pula masyarakat dari bentuk pinjaman online ilegal yang sedang marak saat ini.
KPU Minta Maaf Salah Masukkan Data Sirekap Mengakibatkan Banyak Kecurigaan Pemilu 2024
Dengan demikian dapat diketahui bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem terhadap pengumuman hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU, sehingga selanjutnya tidak perlu lagi ada berita KPU minta maaf. Agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat penginputan tidak terjadi lagi. Sebab, tindakan tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan bahkan dapat membuat masyarakat menduga atau diduga adanya kecurangan untuk memenangkan suatu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan Pemilu.
Surat Berharga dan 7 Jenisnya
Dilihat dari jenis dan sifatnya, mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi surat berharga yaitu sebagai berikut:Surat bukti tuntutan hutang ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatangan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.
Pembawa hak ialah pemegang hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa.
Mudah diperjualbelikan yakni agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan, maka harus diberi bentuk kepada pengganti (aan order) atau bentuk kepada pembawa (aan toonder).
RT dan RW: 3 Tugas yang Harus Dilakukan dan Hak yang Dapat Diperoleh
RT dan RW yang merupakan suatu organisasi paling kecil dalam masyarakat memiliki tugas yang cukup penting untuk pelayanan masyarakat desa, terlebih tentang kependudukan dan perizinan.
Upaya Hukum Peninjauan Kembali: 4 Ketentuan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang tertinggi di Indonesia, memiliki beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bahwa Mahkamah Agung mengatur terkait muatan dan tata cara pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali.
Pengelola Rumah Susun: Hak Penunjukan dan Tugasnya
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelola rumah susun pada awal berdirinya rumah susun memang terletak pada pengembang/pembangun. Namun demikian, satu tahun setelahnya, pengelolaan tersebut harus diserahkan kepada PPPSRS. Adapun PPPSRS memiliki hak untuk menunjuk pengelola rumah susun yang berbadan hukum. Selanjutnya, untuk pengelolaan rumah susun, pengelola dapat menggunakan biaya atau iuran yang dibayarkan oleh para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.
Quick Count Pilpres 2024 Jadi Acuan Kemenangan Pemilu?
Oleh karena itu, quick count Pilpres 2024 tentunya bukanlah quick count yang dilakukan secara sembarangan oleh lembaga-lembaga survei. Mereka telah memiliki metode dan mendaftarkan diri kepada KPU, sehingga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh lembaga itu sendiri maupun dalam pelaksanaannya. Manakala terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan quick count pemilu 2024, maka pasal-pasal dalam UU Pemilu telah siap untuk mengancam para penyelenggara tersebut, sebab quick count sendiri merupakan informasi bagi publik.
Cara Melaporkan Pelanggaran Pemilu 2024
Pemilu 2024 merupakan momentum akbar yang mendorong partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depannya. Hal ini tentu membuat pelaksanaannya bersinggungan dengan banyak kepentingan dan sarat akan pelanggaran pemilu.
Hilirisasi Tambang Jadi Debat Capres-Cawapres 2024, Berikut Ulasan Hukumnya
Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran bangsa asing untuk menguasai Indonesia sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Contoh penjajahan di masa sekarang yaitu paksaan oleh negara lain dengan adanya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia karena berhenti mengekspor nikel mentah ke negaranya. Padahal upaya hilirisasi tambang adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan hilirisasi di daerah yang memiliki potensi sumber daya tak terkecuali nikel.
Masa Tenang Pemilu 2024 APK Meninggalkan Banyak Sampah
Dengan demikian dilihat dari segi hukum yang berlaku masih ada beberapa catatan yang harus dimuat dalam UU Pemilu, masih terlihat celah bagi Peserta Pemilu untuk lepas dari ancaman hukuman apabila tidak segera membersihkan APK ketika masa tenang pemilu atau sebelum hari pemilihan diselenggarakan. Disamping itu, ketidakjelasan terhadap siapa yang seharusnya berkewajiban untuk membersihkan APK, juga dapat berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan aturan Pemilu agar lebih komprehensif dalam menjaga lingkungan.