Tata Cara Pengangkatan Komisaris Independen dan Gajinya Serta Syarat Komisaris Untuk 4 Jenis PT
Tata cara pengangkatan komisaris independen berdasarkan UU PT adalah melalui RUPS. Dalam hal perseroan adalah BUMN, maka pengangkatan Komisaris diatur pada.
Penjualan Tanah Yasan Oleh Pengembang / Developer dan 3 Akibat Hukumnya
Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, penjualan tanah yasan oleh pengembang / developer tidak diperbolehkan. Sebab, hal tersebut dapat berpotensi merugikan masyarakat kedepannya serta dapat pula merugikan pengembang sebagai pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
20 Latihan Soal Hak Jaminan
14. Macam-macam hak jaminan yang diakui di Indonesia adalah, kecuali
a. Jaminan Fidusia
b. Jaminan Gadai
c. Hak tanggungan
d. Hak pengelolaan
Real Count KPU dan Batas Waktu Pengumuman Pemilu 2024
Rekapitulasi suara dengan sistem real count KPU membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui calon yang terpilih. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, adanya real count sangat berpengaruh terhadap transparansi hasil Pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 UU Pemilu bahwa KPU harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas-asas yang telah ditentukan salah satunya adalah keterbukaan. Sehingga dengan perhitungan secara real count, diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam perhitungan hasil suara Pemilu.
Perizinan Perusahaan Pengembang Perumahan: Menjadi Developer yang Sah dan Memenuhi Prosedur Serta Syarat yang Berlaku
Dengan demikian, terdapat beberapa perizinan perusahaan pengembang perumahan yang harus dimiliki. Bagi pengembang yang juga melakukan kegiatan pemasaran (marketing) harus memiliki beberapa dokumen seperti: kepastian peruntukan ruang yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan rumah atau rumah susun (PBG), dan jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjamin. Hal ini berdasar pada Pasal 22C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah memenuhi persyaratan dan izin-izin di atas, pihak pengembang/developer dapat mulai membangun kawasan perumahan dan menjualnya kepada konsumen.
Perbedaan Korupsi dan Penggelapan: 1 Perbedaan Signifikat yang Harus Diketahui
Dengen demikian, perbedaan korupsi dan penggelapan terletak pada kepemilikan obyek tindak pidana tersebut. Harta atau benda yang diambil dalam tindak pidana penggelapan adalah harta milik orang lain dan bukan negara, sedangkan harta atau benda yang diambil dalam tindak pidana korupsi adalah harta atau uang negara.
Perubahan Surat Gugatan Berdasar 5 Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang
Sekalipun pengajuan gugatan telah dilakukan dengan hati-hati dan teliti, kesalahan dan kelalaian terkadang dapat terjadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi penggugat untuk mengubah pernyataan gugatan agar hakim tidak menolak atau membatalkan gugatan. Di satu sisi perubahan surat gugatan itu menguntungkan penggugat, di sisi lain dapat merugikan tergugat. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengubah gugatan, kepentingan tergugat harus diperhatikan agar tergugat tidak dirugikan.
Prosedur Pendaftaran Produk Halal: Ini 16 Syarat Agar Pendaftaran Oleh UMKM Gratis
Dengan demikian, prosedur pendaftaran produk halal pada dasarnya sangat mudah bagi UMKM. Di samping itu, dengan adanya program pendaftaran gratis tersebut, maka dapat mengembangkan penjualan UMKM karena terdapat hak-hak para konsumen yang terlindungi.
PSU Terjadi di Beberapa TPS Buat Angka Pemilih Turun; Syarat dan Sebab PSU
Setelah dilakukan pemilu sserentak, nmaun bePSU terjadi di beberapa TPS, diketahui ternyata terdapat penurunan jumlah pemilih. Hal tersebut tidak jelas penyebabnya, namun yang pasti ketika euforia pemilu tersebut pun sudah berkurang pada saat PSU, terlebih adanya quick count tentu akan menjadikan tidak semangatnya beberapa pemilih yang harus PSU.
Ganjar Usulkan Hak Angket, Apa itu Hak Angket DPR dan Pelaksanaannya
Apa itu hak angket DPR dan bagaimana cara mengajukan hak angket? Dasar hukum hak angket diatur pada Pasal 20A Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap..