Kampanye di Kantor Pemerintah Sebagai Pelanggaran Ketentuan Pemilu
Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka kampanye dilarang dilakukan di kantor pemerintah yang merupakan fasilitas pemerintah. Apabila memang dapat dibuktikan kebenarannya bahwa seorang pejabat negara telah kampanye di kantor pemerintah atau menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pribadinya, maka dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu dan KPU terkait.
3 Syarat Penggabungan Permohonan BANI
Penggabungan permohonan BANI dapat dilakukan dengan syarat para pihak sepakat adanya penggabungan tersebut, atau sengketa berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, atau berdasar perjanjian yang salah satu pihaknya sama. Oleh karena itu, dalam contoh yang sebelumnya diberikan, yaitu sengketa antara pemilik gedung dengan beberapa penyewa tentang biaya sewa, dapat diajukan dalam satu permohonan BANI.
Eksekusi Putusan Pidana Tentang Pembayaran Ganti Rugi
Adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP tentang dapat dieksekusinya putusan pidana tentang pembayaran ganti rugi, maka ada jaminan hukum bagi pihak korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban, ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.[2]
32 Latihan Soal Tentang Hak Kekayaan Intelektual
32. penyelesaian sengketa mengenai hak paten terkait perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, diajukan kepadaa. Peradilan TUNb. Peradilan Umum Perdatac. Pengadilan Niagad. a, b dan c benar
Ketentuan Tentang Tunjangan Uang Lauk TNI dan POLRI
Menurut pemberitaan yang ramai diperbincangkan saat ini, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kepada anggota TNI dan POLRI termasuk diantaranya tunjangan uang lauk TNI. Uang sampingan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota TNI/POLRI yang mempunyai kedudukan dan peranan seperti PNS.
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Mahkamah Agung (MA) adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada  tingkat  kasasi,  …
Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis: Keunggulan Ilmu Hukum
Banyak perbedaan pendapat mengenai karakteristik ilmu hukum, dimana terdapat ahli yang berpendapat ilmu hukum sebagai ilmu sui generis atau ada juga yang berpandangan ilmu hukum adalah ilmu empiris. Perbedaannya ..
Turut Termohon dalam Sidang BANI
Turut Termohon harus disertakan untuk kepentingan eksekusi nantinya. Hal tersebut dikarenakan putusan perdata, yang dalam hal ini adalah putusan Arbitrase tidak bersifat mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat para pihak. Atas alasan tersebut, maka dalam eksekusinya pun, pihak yang dapat dieksekusi adalah pihak yang terdapat dalam perkara, begitu pula dengan eksekusi putusan arbitrase. Oleh karena itu, Turut Termohon dalam Sidang BANI juga diperlukan manakala terdapat pihak lain yang nantinya harus turut disertakan dalam eksekusi.
Developer Pailit dan Fasum Telah Diterima Pemkot, Lampu Jalan Tetap Mati Hingga Warga Patungan
Meski developer pailit namun karena fasum telah diterima oleh Pemerintah Daerah, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi fungsi fasum tersebut. Oleh karena itu, tidak seharusnya warga harus melakukan patungan hanya untuk menyalakan fasum, mengingat pemenuhan fungsi fasum sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.