Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima; Alasan dan Akibat Hukumnya
Putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat formil pengajuan permohonan kasasi mengartikan bahwa pokok perkara permohonan kasasi tersebut tidak diperiksa. Selanjutnya, putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, juga membuat putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan pengadilan tingkat banding menjadi berkekuatan hukum tetap.
Penemuan Jasad di Unpri Medan; Halangi Polisi Masuk dan Prosedur Penyimpanan Kadaver
Oleh karena itu, meski penemuan jasad di Unpri Medan diakui sebagai kadaver, namun perolehan dan penyimpanannya seharusnya juga perlu memperhatian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiaran perolehan kadaver secara ilegal dan penyimpanan jasad yang sembarangan tentunya akan membahayakan sekitar, mengingat harus diketahui pula apakah jasad dimaksud membawa penyakit menular dan menghindari adanya penyebaran bakteri yang berbahaya.
Pemutusan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018
Gugatan yang diajukan terkait dengan perjanjian pada umumnya bersifat gugatan wanprestasi, yaitu karena salah satu atau beberapa pihak di dalam perjanjian tidak menepati atau memenuhi prestasi/janji. Di sisi lain, gugatan atas pemutusan perjanjian sepihak harus diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melanggar hukum.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Filsafat Hukum”
Filsafat adalah ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Menurut buku Filsafat Pendidikan Vokasi oleh Soetyono Iskandar, secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup untuk memberi suatu pandangan hidup. Pandangan tersebut bersifat menyeluruh berdasarkan pengalaman hidup, maupun pengalaman ilmiah. Filsafat memiliki banyak cabang ilmu antara lain agama, ilmu, pendidikan, sejarah hingga hukum.
3 Alasan Mengapa Hakim Tidak Boleh Menjadi Corong Undang-Undang?
Mungkin kita pernah mendengar istilah hakim jangan menjadi corong undang-undang atau hakim dalam memutus selayaknya tidak mengunakan kacamata kuda. Terdapat 3 alasan mengapa hakim tidak boleh menjadi corong undang-undang
Dugaan Penjualan E-Book Palsu di E-Commerce Dikaitkan Pelanggaran HKI
Dugaan Penjualan E-Book Palsu di E-Commerce Saat ini pembelian buku dimudahkan dengan adanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada…
Tindak Pidana Persekusi Dalam KUHP
Bahwa meskipun KUHP (Wvs) saat ini yang berlaku belum mengatur secara eksplisit. Namun beberapa ketentuan dalam KUHP (WvS) dapat dikenakan sebagai hukuman atas tindak pidana persekusi. Selain itu, pada pertengahan tahun 2023 lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tahun 2026. Aturan tersebut salah satunya mengatur mengenai tindak pidana persekusi. Hal tersebut merupakan suatu langkah yang dapat diapresiasi karena perbuatan persekusi seringkali terjadi dan mengakibatkan kerugian yang mendalam bagi korban.
5 Alasan Batalnya Perkawinan Berdasar Undang-Undang Perkawinan
Dengan demikian, alasan batalnya perkawinan tersebut secara umum dalam UU Perkawinan terdiri atas 5, yaitu jika suami/istri masih terikat pernikahan dengan pihak lain, pencatat perkawinan tidak berwenang, tidak dilakukan dengan minimal 2 (dua) saksi, wali nikah tidak sah, pernikahan terjadi karena ancaman atau terjadi salah sangka tentang suami/istri. Terpenuhinya kelima alasan batalnya perkawinan tersebut tidak serta merta membatalkan perkawinan, sebab pembatalan perkawinan tersebut baru berlaku dan sah manakala telah diputus oleh Pengadilan.
Tata Cara Persidangan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Perma 7/2022 hanya mengubah beberapa ketentuan dalam Perma 1/2019 sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, Perma 1/2019 ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah
Segala tindakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah tidak dapat diajukan melalui peradilan umum, melainkan harus melalui peradilan tata usaha negara.