putusan cerai ria ricis sempat didownload hak suami dan istri selama pernikahan dan setelah percceraian

Perceraian Berdasar Hukum Islam di Indonesia

Perceraian berdasar hukum Islam di Indonesia dapat menimbulkan beberapa akibat hukum seperti hak istri dan anak, hak asuh anak dan harta bersama. Adanya akibat hukum ini berpedoman pada prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara. Sehingga meskipun telah adanya perceraian, tetapi tanggung jawab masing-masing tidak putus begitu saja.

Resensi Buku Hukum Acara Peradilan TUN

Judul Buku : Enrico Simanjuntak Penulis : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi dan Refleksi) Penerbit :…
kuasa hukum jadi tergugat Photo by pexels-mikhail-nilov

Asas Hukum Ketika Hakim Ragu-ragu Dalam Memutus Perkara

Artinya asas in dubio pro reo diberlakukan dalam hal musyawarah majelis hakim tidak menghasilkan mufakat bulat dan voting majelis hakim menghasilkan suara yang seimbang (deadlock). Meski demikian, perlu diingat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Pengajuan permohonan Pembatalan Perkawinan

Latihan Soal Ujian Profesi Advokat

Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat untuk minggu lalu. Berikut kami berikan soal latihan UPA untuk minggu ini
Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan Photo by pexels-lara-jameson

Pembatalan atau Pencabutan KTUN?

Perbedaan yang sangat tipis tersebut tentunya akan menimbulkan pertanyaan apakah masyarakat harus menggunakan konotasi pembatalan atau pencabutan KTUN? Dalam menjawabnya, masyarakat pun harus berpikir apakah hanya perlu dikeluarkan pencabutan saja atau haruskah ada keputusan baru lainnya guna tindak lanjut pembatalan.
Pekerja Anak Photo by pexels-samer

Bullying, Hukum Perlindungan dan Pidana Anak

Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik, Anak Korban yang salah satunya korban bullying dapat meminta perlindungan ke lembaga kesejahteraan sosial anak. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak Korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak terhadap kerugian yang disebabkan akibat bullying sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 UU SPPA.
isbat nikah rizky febian dan mahalini wali nikah Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan

Larangan Penetapan Perkawinan Beda Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung memang hanya berlaku secara internal, yaitu sebagai petunjuk bagi hakim-hakim untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Petunjuk-petunjuk yang mengatur hakim tersebut, pada akhirnya menjadi sumber hukum pula bagi para pihak yang akan mengajukan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Oleh karena itu, SEMA 2/2023 cukup menjadi penguat dasar hukum larangan bagi perkawinan beda agama.
pria terduga pencabul anak di aceh Photo by pexels-mikhail-nilov

Golongan-Golongan Ahli Waris Dalam Islam

Dengan demikian dapat dipahami bahwa golongan-golongan ahli waris dalam Islam yang ditentukan dalam KHI terdapat 2 (dua) jenis yaitu golongan Ashabul Furudh dan golongan ashabah.
Photo by Vijay Putra on Pexels

Penemuan Senjata Api Di Rumah Menteri Pertanian

kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil tidak serta merta dapat dimiliki begitu saja. Terdapat beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar mendapatkan senjata api tersebut. Namun, sejuah ini penemuan senjata api di rumah Menteri Pertanian, masih belum diketahui secara pasti asal usul dan legalitas senjata api tersebut. Meskipun demikian, hal ini perlu diusut secara tuntas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam kepemilikan senjata api terlebih bagi Menteri.

Prosedur Penyitaan Oleh Kepolisian

Dalam Prosedur Penyitaan Oleh Kepolisian, penyitaan yang dapat dikenakan dalam perkara pidana adalah surat dan/atau benda yang seluruh atau sebagian diduga berkaitan atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Selain itu, surat atau benda tersebut telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana termasuk digunakan saat mempersiapkannya. Kepolisian dalam melakukan penyitaan, harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam KUHAP.
1 2 3 4 5