Aksi Boikot McD Karena Sumbang Tentara Israel, Hukum dan Sistem Franchise
Meskipun berasal dari franchisor yang sama, akan tetapi kebijakan dan sistem yang berlaku tetap berbeda. McD Indonesia sendiri menyikapi aksi boikot McD karena sumbang tentara Israel tersebut dnegan menyatakan bahwa McD Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan keputusan yang dibaut oleh McD Israel. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan mengenai waralaba yang dimuat dalam PP 42/2007 dan Permendag 71/2019.
Pengucapan Talak Berdasar Hukum Indonesia
Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pengucapan Talak Berdasar Hukum Indonesia harus atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga dan dalam keadaan yang sehat. Agar penjatuhan talak tersebut sah, maka dalam KHI dan UU Peradilan Agama mengatur pelaksanaannya dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Terdapat jangka waktu untuk mengucapkan talak, yang apabila tidak dilaksanakan maka hak untuk mengucapkan talak tersebut akan gugur.
Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP
Dengan demikian, Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP pada dasarnya merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya harus dilakukan oleh para aparatur yang berwenang, melainkan juga harus diterapkan pula oleh masyarakat guna menghormati hak asasi manusia.
Latihan Soal Ujian Profesi Advokat
Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat minggu lalu. Berikut kami berikan soal latihan untuk minggu ini
Guru Akbar Dituntut 50 Juta Untuk Restorative Justice
Dalam pelaksanaan Restorative Justice tersebut, termasuk ketika Guru Akbar dituntut 50 juta untuk Restorative Justice, pada dasarnya korban akan diberikan kesempatan untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berbentuk uang atau hal lainnya. Disamping itu, antara korban dan tersangka juga akan diberikan waktu untuk bernegosiasi. Apabila tersangka dapat memenuhi permintaan korban, maka perdamaian tercapai dan perkara tidak akan dilanjutkan.
Berkembangnya AI, Mungkinkah Lapangan Kerja Hukum juga Hilang?
Semakin berkembangnya teknologi tentu berdampak terhadap perkembangan ekonomi, sehingga manusia dituntut untuk mampu beradaptasi agar dapat bertahan dengan pekerjaan atau profesinya. Di samping sebagai penyebab hilangnya beberapa lapangan pekerjaan termasuk profesi hukum. Perkembangan teknologi ini juga dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru khususnya untuk profesi hukum. Oleh karena itu, seorang sarjana hukum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pengetahuan hukum agar dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik dan tepat.
Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggeledahan dalam hukum acara pidana hanya dapat dilakukan oleh penyidik, terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu penggeledahan rumah, pakaian dan badan. Adapun syarat dilakukannya penggeledahan adalah harus adanya izin dari ketua pengadilan setempat penyidik melakukan penyidikan, kecuali jika dalam keadaan mendesak yang mana menjadikan penyidik tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan. Penyitaan dalam hal terjadi pada saat penggeledahan dalam keadaan mendesak yang tidak memiliki izin dari ketua pengadilan, mengharuskan penyidik melaporkan penyitaan dimaksud untuk memperoleh persetujuan dari ketua pengadilan.
Alasan Perceraian Lian Berdasar Hukum Indonesia
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa putusnya perkawinan tidak hanya karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan melainkan juga Li'an. Alasan Perceraian Li'an Berdasar Hukum Indonesia menyebabkan putusnya perkawinan suami-istri selama-lamanya. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan adalah suami-istri tersebut tidak dapat rujuk untuk selama-lamanya serta putusnya nasab anak dalam kandungan tersebut terhadap bapaknya.
Peristiwa MyAirline, Jika Terjadi di Indonesia
Dalam kasus MyAirline, tidak terdapat informasi yang benar dan jelas mengenai penghentian penerbangan secara mendadak. Sehingga apabila hal ini terjadi di Indonesia, pihak penerbangan harus sudah menyiapkan waktu atau setidak-tidaknya menginformasikan terlebih dahulu mengenai penghentian penerbangan atau memberikan kompensasi atas penghentian tersebut. Apabila hal tersebut dilanggar oleh pelaku usaha, maka akan dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.
Bada Al Dukhul dan Qobla Al Dukhul
Terdapat perbedaan antara penceraian Bada Al Dukhul dengan Qobla Al Dukhul. Perbedaannya terlihat dari jenis talak yang dapat dikenakan dalam dari keadaan tersebut. Dengan adanya perbedaan kategori talak terhadap keadaan tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda seperti yang telah dijelaskan di atas.