Alasan Penghapus Pidana
Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena 2 (dua) alasan yaitu adanya tindak pidana dan adanya kesalahan baik karena…
Ketentuan-ketentuan Mengenai Hukuman Mati di Indonesia
Hukum atau disebut juga dengan pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana…
Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)
           Geen Straft Zonder Schuld merupakan asas yang menyatakan bahwa tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini…
Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan…
Ketentuan Hukum Terkait Pembagian Dividen Interim Perseroan
Pada umumnya pembagian dividen dilakukan perusahaan kepada pemegang saham pada akhir tahun setelah tutup buku. Akan tetapi, terdapat…
Akibat Hukum Apabila Hasil RUPS Melanggar Kewajiban Perusahaan Pada Pihak Kreditor
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU…
Akibat Hukum Ketika Komisaris dan/atau Pemegang Saham Tidak Memberikan Respon Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Tahunan
Sebagaimana kita ketahui ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya…
Akibat Hukum Ketika RUPS Tidak Diberitahukan Kepada Menteri
Perusahaan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki akta pendirian. Akta pendirian memuat anggaran dasar…
Permohonan Ke Pengadilan Negeri Apabila RUPS Tidak Mencapai Kuorum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU…
Cara Mengajukan Keberatan Terhadap SPTNP Impor
Ekspor impor barang merupakan hal yang sudah lazim dilakukan pada era modern ini. Dalam Impor diperlukan beberapa dokumen…