Putusan Pidana Kontroversial, 3 Putusan yang Pertimbangannya Buat Heboh
Banyak putusan-putusan pidana kontroversial yang kita dengar, sebagian membuat masyarakat bangga, sebagian harus membuat masyarakat melemparkan kemarahan. Berikut 3 putusan pidana kontroversial dan cukup banyak disorot:
Perlindungan dan Bantuan LPSK, Ini 3 Bentuk Perlindungan
Perlindungan dan bantuan LPSK terdiri atas beberapa. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK \terdiri atas perlindungan fisik, perlindungan procedural, dan perlindungan hukum, sedangkan bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa Bantuan Medias, Bantuan Psikologis, dan Psikososial.[1]
Korban Salah Tangkap, 2 Hal yang Dapat Dituntut
Berbicara mengenai korban salah tangkap, baru-baru ini ramai soal putusan praperadilan Pegi Setiawan yang menyatakan penangkapannya tidak sah. Setidaknya terdapat 2 kompensasi yang dapat dituntut yaitu...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Peristiwa Meninggalnya Afif Maulana
Perlindungan kepada saksi dan korban tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa ada pertimbangan apapun oleh LPSK. Apabila syarat untuk memperoleh perlindungan telah terpenuhi, telah pula diajukan permohonan, maka Keputusan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Namun demikian, jika keputusan tidak juga diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari, tentunya hal tersebut akan merugikan pihak pemohon yang kemungkinan besar sedang mengalami tekanan.
Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan Tidak Dapat Dipidana Karena 4 Hal Ini
Selama ini kita mungkin mengetahu bahwa sebagai karyawan kita wajib menjaga rahasia perusahaan. Karyawan membocorkan rahasia perusahaan dapat dikenai hukuman pidana. Meski demikian terdapat 4 pengecualian..
Pengunjung Beri Makan Sampah pada Satwa di Taman Safari, Ini Ancaman Pidananya
Pihak Taman Safari mengutuk dan mengecam keras tindakan pengunjung beri makan sampah pada satwa tersebut. Seperti diketahui, Taman Safari adalah lembaga konservasi yang menjunjung tinggi nilai konservasi dan perlindungan satwa. Taman Safari Bogor juga menyatakan bahwa pihaknya akan mencari pelaku dan akan memberikan sanksi sesuai atruran yang berlaku. Namun sebenarnya bagaimana pengaturan terkait perlindungan satwa yang dikonservasi? Berikut ulasannya.
Hukuman Denda Dalam KUHP dan Penyesuaiannya
Hukuman denda dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat digunakan. Telah ada penyesuaian hukuman denda dalam KUHP, dimana pidana denda yang dapat diterapkan saat ini dari KUHP adalah melipatkannya 1.000 (seribu) kali.
Diduga Judi Online dan Habiskan Uang Belanja, Polisi Dibakar: Berikut Pengaturan Tentang Judi Online
Selama pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus judi online, tentunya diperlukan ketegasan dan keseriusan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Misalnya saja dengan semakin gencar melakukan penelurusan terkait, guna menemukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang melanggar ketentuan mengenai judi online..
Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan pelaku yang tertangkap adalah pengguna dari situs judi online, sedangkan para pembuat yang memberikan kesempatan dan akses judi online justru lolos dari jeratan hukum. Padahal penanganan judi online perlu dilakukan tidak hanya pada bagian atasnya saja, melainkan perlu dicabut sampai dengan akarnya, yaitu para pihak yang memberikan akses kepada judi online itu sendiri.
Kereta Api Dilempari Batu Hingga Pecahkan Jendela, Ini Pidananya
Kejadian kereta api dilempari batu kembali terjadi di Surabaya pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Saat itu, yang menjadi terget adalah Kereta Api Pasundan yang sedang melintas di Jalan Ambengan Surabaya. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan, berupa kaca jendela retak hingga pecah di tujuh sarana kereta ekonomi KA Pasundan.[1]
Sebelumnya, aksi vandalisme ini ditengarai oleh kedatangan oknum suporter dari Bandung ke Jawa Timur. Seperti diketahui, Persib Bandung menantang Madura United di partai final leg kedua Liga 1. PSSI sendiri telah menegaskan bahwa suporter tim tamu dilarang pawai ke Bangkalan. Aksi vandalisme ini terjadi saat KA Pasundan melintas di JPL 5, tepatnya di KM 3+7/8 antara Stasiun Gubeng dan Stasiun Surabaya Kota.
Tim Produksi Film Vina Cirebon Dilaporkan Karena Membuat Kegemparan Publik, Ini Dasar Hukumnya
Sebagai salah satu alat komunikasi massa, tentunya terdapat beberapa hal yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pengawalan penegakan hukum. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia seakan-akan saat ini lebih banyak bersifat “no viral, no justice”, yang sebenarnya memang sangat mengecewakan. Namun demikian, selama film tersebut tersebut tidak membuat penyidikan terarah sesuai jalannya cerita film, serta tidak merubah penyidikan, maka tindakan dimana tim produksi film vina cirebon dilaporkan, merupakan tindakan yang tidak tepat.