Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas
Pada dasarnya istilah sekuritas tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah sekuritas berasal dari bahasa inggris “securities”,…
Tata Cara dan Persyaratan Menjadi Kurator
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut…
Reklamasi Pertambangan
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami dua…
Pajak Pertambangan
Pajak merupakan kontribusi wajib terutang orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak…
Penambangan Oleh Penanaman Modal Asing (PMA)
Penanaman modal asing telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi…
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS)…
Perbedaan Hak Pemilik dan Hak Penghuni dalam Rapat PPPSRS
Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) menyatakan…
Pertanggungjawaban Pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut PPPSRS) merupakan badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau…
Transisi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Sementara ke Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) menyatakan…
PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
Salah satu cara untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan pengadaan adalah dengan mencari penyedia barang/jasa yang kompeten.…