Menempel Merek Sendiri di Barang Produsen Lain Untuk Dijual
Tidak ada pelanggaran terkait hukum merek ketika seseorang menempel merek sendiri miliknya di barang produsen lain. Namun demikian, ketika dirinya akan melakukan penjualan, tentunya penjualan tersebut harus dilakukan dengan bertanggungjawab dan tidak merugikan konsumen.
Daftar Peserta Webinar Permasalahan Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Cara Menghindari Sengketa Hak Atas Tanah
Berikut daftar peserta Webinar "Permasalahan Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Cara Menghindari Sengketa Hak Atas Tanah" yang diselenggarakan BiarBisa dan Hukumexpert pada hari Sabtu Ranggal 22 Maret 2025: ..
Suami Istri Sebagai Pemegang Saham 100% Dalam Perseroan Terbatas
Dalam pendirian dan operasional perseroan terbatas, pemilik saham tidak boleh suami istri saja, melainkan harus melibatkan modal dari pihak di luar suami istri tersebut untuk memenuhi syarat “Persekutuan Modal”.
Penyerahan THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Hari Raya, Bagaimana Dengan Pekerja yang Mengundurkan Diri Sebelum Waktu Tersebut?
Apabila pekerja/buruh yang mengundurkan diri tersebut terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan telah mengajukan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan yang menjadikannya sebagai pemutusan hubungan kerja, maka dirinya tetap memperoleh THR hanya apabila tanggal pengunduran dirinya masih dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya.Artinya, ketika Hari Raya jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, maka pekerja yang mengundurkan diri tertanggal 1 Maret 2025 tidak memperoleh THR, namun jika ia mengundurkan diri tanggal 2 Maret 2025 maka dirinya masih memperoleh THR. Meski jangka waktu penyerahan THR paling lambat adalah H-7, namun waktu tersebut adalah waktu paling lambat, sehingga penyerahan sebelum H-7 baik itu H-30 pun diperbolehkan.
Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Unsur Pasal 1365 KUH Perdata
Dalam mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum, harus dianalisis dan diketahui terlebih dahulu apakah unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut telah terpenuhi atau tidak. Manakala terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
Perlukah Influencer Dibatasi Dalam Mereview Produk Atau Makanan
Lantas perlukah influencer dibatasi dalam mereview produk atau makanan? Bukankah hal tersebut juga akan membatasi kebebasan berekspresi yang diatur pada Pasal 28E Ayat (3)..
Pertamax Oplos Rugikan Negara 193 Triliun, Bagaimana Kerugian Konsumen?
Gugatan harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Bukti-bukti tersebut diantaranya harus membuktikan bahwa RON Pertamax yang dijual oleh Pertamina adalah 90, yang dengan kata lain tidak memenuhi standar sebagai Pertamax atau Pertamax Oplos. Oleh karena itu, putusan tindak pidana korupsi nantinya juga dapat menjadi bukti jika putusan tersebut menyatakan terbukti adanya pertamax oplos.Di samping itu, untuk membuktikan kepentingannya, Penggugat juga harus membuktikan bahwa dirinya membeli bahan bakar pertamax di Pertamina. Kerugian yang dialami juga harus jelas, seperti selisih nilai pertamax dan pertalite, atau bahkan jika memang adanya kerusakan kendaraan yang terbukti dialami karena penggunaan pertamax oplos.
Grondkaart, Apakah Menjadi Bukti Hak Atas Tanah?
Dalam perkara-perkara terkait tanah PT. KAI, Grondkaart sering menjadi dasar pembuktian dari pihak PT. KAI. Tidak jarang karena bentuknya yang hanya merupakan gambaran tanah, dan perbedaan dengan kondisi saat ini, terdapat ketidakjelasan apakah bidang tanah yang ada di lapangan adalah termasuk dalam gambar tersebut atau tidak.
Tujuan Hukum Kepailitan, Ada 12
Sebagian orang mungkin merasa dirugikan dengan adanya hukum kepailitan di Indonesia. Sebenarnya apa tujuan hukum kepailitan. Ternyata ada 12 tujuan..
Efisiensi Anggaran Negara Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
Pengurangan-pengurangan biaya untuk efisiensi anggaran negara itu sendiri tentunya harus dilakukan oleh Menteri dan Kepala Lembaga dengan memperhatikan pelayanan publik, keselamatan publik, dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan adanya efisiensi tersebut, maka biaya-biaya yang tidak diperlukan tidak perlu dikeluarkan, namun tetap mengedepankan kualitas pemerintah.