Oleh karena itu, quick count Pilpres 2024 tentunya bukanlah quick count yang dilakukan secara sembarangan oleh lembaga-lembaga survei. Mereka telah memiliki metode dan mendaftarkan diri kepada KPU, sehingga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh lembaga itu sendiri maupun dalam pelaksanaannya. Manakala terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan quick count pemilu 2024, maka pasal-pasal dalam UU Pemilu telah siap untuk mengancam para penyelenggara tersebut, sebab quick count sendiri merupakan informasi bagi publik.

Dengan demikian dilihat dari segi hukum yang berlaku masih ada beberapa catatan yang harus dimuat dalam UU Pemilu, masih terlihat celah bagi Peserta Pemilu untuk lepas dari ancaman hukuman apabila tidak segera membersihkan APK ketika masa tenang pemilu atau sebelum hari pemilihan diselenggarakan. Disamping itu, ketidakjelasan terhadap siapa yang seharusnya berkewajiban untuk membersihkan APK, juga dapat berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan aturan Pemilu agar lebih komprehensif dalam menjaga lingkungan.

Pada dasarnya netralitas pejabat dalam pemilu memang hanya diperuntukkan bagi beberapa pejabat publik dalam beberapa jabatan. Namun demikian, Presiden tetap dapat melakukan keberpihakan atau bahkan kampanye dengan tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, petisi dan deklarasi tersebut tidak lain terjadi karena masuknya Gibran Rakambuming Raka sendiri dalam bursa Capres dan Cawapres sendiri sudah membawa kontroversi, sehingga keberpihakan Presiden Jokowi yang notabene adalah ayahnya pun tentunya menjadi hal yang dipertanyakan oleh banyak pihak.