Apabila pemilik tanah tidak segera melakukan validasi, maka keaslian sertifikat sulit dipastikan karena data yang tercatat di sistem pertanahan belum terverifikasi dengan data fisik dan yuridis di lapangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen kepemilikan dengan letak atau ukuran tanah sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap status hukum tanah tersebut. Selain itu, sertifikat yang belum divalidasi berisiko menimbulkan sengketa dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian data antara sertifikat dan peta pendaftaran dapat membuat satu bidang tanah diklaim oleh lebih dari satu pihak. Dari sisi pelayanan publik, tidak melakukan validasi sertifikat ha katas tanah juga dapat menghambat proses administrasi di Kantor Pertanahan. Tanpa data yang terintegrasi dalam Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), pelayanan seperti balik nama, pemecahan, atau penggabungan sertifikat menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Padahal, validasi merupakan langkah penting agar data pertanahan tercatat secara resmi, akurat, dan aman dalam sistem digital pemerintah, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dapat terjamin sepenuhnya.