Redenominasi Dalam Perspektif Hukum di Indonesia
Dampak dari kebijakan redenominasi ini turut berpengaruh ke dalam regulasi-regulasi lain di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut akan berdampak pada peraturan perundang-undangan dimana dengan diberlakukannya redenominasi maka seluruh penyebutan dan/atau penggunaan rupiah akan dinyatakan dalam rupiah baru (hasil setelah redenominasi). Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada segala macam pencatatan transaksi, peraturan perundang-undangan seperti penerapan sanksi denda, keputusan pengadilan, perjanjian, surat berharga, dokumen keuangan dan sebagainya. Efek redenominasi bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, legalitas kontrak-kontrak investasi yang nantinya juga dipertanyakan. Oleh karenanya perlu adanya pengharmonisasian ketentuan perundang undangan yang sudah ada dan perlu diatur di dalam ketentuan peralihan di dalam RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.[3]
Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kasus Penculikan Balita Balqis
Secara spesifik dilapangan bisa saja modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya tersebut akan terus berkembang dan dengan menggunakan cara-cara yang semakin canggih serta tidak dapat diprediksi seperti halnya modus operandi tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin menemukan modus operandi baru yang dapat mengecoh aparat penegak hukum.[5] Oleh karena itu, kasus penculikan balita Balqis harus menjadi pelajaran bagi kita untuk peduli pada anak-anak di sekeliling kita, dan peduli juga pada kondisi sekitar agar tidak terulang peristiwa-peristiwa pidana yang merugikan baik bagi generasai bangsa maupun keamanan sekitar kita.
Validasi Sertifikat Hak Atas Tanah dan Akibatnya Dilihat Dari 2 Sisi
Apabila pemilik tanah tidak segera melakukan validasi, maka keaslian sertifikat sulit dipastikan karena data yang tercatat di sistem pertanahan belum terverifikasi dengan data fisik dan yuridis di lapangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen kepemilikan dengan letak atau ukuran tanah sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap status hukum tanah tersebut. Selain itu, sertifikat yang belum divalidasi berisiko menimbulkan sengketa dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian data antara sertifikat dan peta pendaftaran dapat membuat satu bidang tanah diklaim oleh lebih dari satu pihak.
Dari sisi pelayanan publik, tidak melakukan validasi sertifikat ha katas tanah juga dapat menghambat proses administrasi di Kantor Pertanahan. Tanpa data yang terintegrasi dalam Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), pelayanan seperti balik nama, pemecahan, atau penggabungan sertifikat menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Padahal, validasi merupakan langkah penting agar data pertanahan tercatat secara resmi, akurat, dan aman dalam sistem digital pemerintah, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dapat terjamin sepenuhnya.
SKRK dan PBG Berikut Dengan 9 Sanksi Pelanggaran PBG
Dengan demikian, SKRK dan PBG merupakan dua perizinan yang penting untuk melakukan pembangunan, baik bangunan gedung maupun bangunan rumah biasa. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan baik bagi pemilik, penghuni, maupun masyarakat sekitar yang dapat terdampak dari adanya atau resiko adanya gedung dimaksud.
Pembeli Beritikad Baik
Akibat hukum dari perbedaan itikad tersebut adalah adanya cerminan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang jujur dengan sanksi terhadap pihak yang bertindak lalai atau curang. Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik merupakan wujud penerapan asas keadilan dan kepastian hukum yang mencegah agar pihak yang tidak bersalah menanggung akibat dari perbuatan melawan hukum pihak lain. Sebaliknya, penjual yang tidak beritikad baik akan kehilangan haknya atas hasil transaksi dan wajib menanggung akibat hukum berupa pengembalian objek jual beli, pembayaran ganti rugi, serta kemungkinan dikenakan sanksi perdata atau bahkan pidana apabila terbukti melakukan penipuan atau manipulasi hukum.