Tujuan Hukum Kepailitan, Ada 12
Sebagian orang mungkin merasa dirugikan dengan adanya hukum kepailitan di Indonesia. Sebenarnya apa tujuan hukum kepailitan. Ternyata ada 12 tujuan..
Efisiensi Anggaran Negara Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
Pengurangan-pengurangan biaya untuk efisiensi anggaran negara itu sendiri tentunya harus dilakukan oleh Menteri dan Kepala Lembaga dengan memperhatikan pelayanan publik, keselamatan publik, dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan adanya efisiensi tersebut, maka biaya-biaya yang tidak diperlukan tidak perlu dikeluarkan, namun tetap mengedepankan kualitas pemerintah.
3 Aturan Upah Minimum: UMR, UMK dan UMSK
Manakala suatu perusahaan/pemberi kerja di Wilayah Jawa Timur telah memenuhi skala usaha dan KBLI yang disebutkan dalam aturan upah minimum sektoral yaitu Kepgub Jatim 776/2024, maka yang bersangkutan harus memberikan upah dengan nilai minimum seperti yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Artinya, nilai upah pekerja yang bekerja di perusahaan/pemberi kerja dengan skala dan KBLI yang ada dalam Kepgub 776/2024 tersebut tidak boleh memberikan upah di bawah nilai upah minimum sektoral, meski upah tersebut berada di atas upah minimum kabupaten/provinsi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan/pemberi kerja dimaksud hanya tunduk pada Kepgub 776/2024 tersebut.
Penggugat Tidak Hadir Dalam Persidangan, Konsekuensinya Berdasarkan Pasal 124 HIR
Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka terdapat resiko gugatan tersebut...
2 Komponen Upah dan Perbandingannya
Komponen Upah Upah merupakan hak yang diperoleh pekerja sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pasal 1 butir…