Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Berdasar Instruki Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Wasiat harus memperhatikan nilai harta waris nantinya. Jika ternyata terdapat wasiat yang melanggar legitime portie atau wasiat dilakukan terhadap lebih dari 1/3 dari seluruh harta waris, maka hal tersebut dikembalikan kepada para ahli waris. Ketika ahli waris menyetujuinya, maka wasiat tersebut dapat dijalankan. Namun jika terdapat salah satu atau seluruh ahli waris yang menolak, maka pemberian harta melalui wasiat hanya dapat dilakukan paling banyak 1/3 bagian dari seluruh harta waris.
Rekomendasi Drama Korea Tentang Hukum, Ada 8 yang Wajib Ditonton
Belajar hukum tidak ada salahnya dilakukan dengan menonton film atau drama tentang hukum. Berikut 8 rekomendasi drama korea tentang hukum yang wajib Rekan tonton..
Wasiat Wajibah
Wasiat wajibah ini berbeda dengan wasiat. Apabila wasiat harus dibuat oleh Pewasiat sebelum meninggal dunia, maka wasiat wajibah dianggap telah dibuat meski tidak pernah dibuat sama sekali.[1] Artinya, ada atau tidaknya wasiat, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak angkat atau orang tua angkat, maka anak angkat atau orangtua angkat tersebut memperoleh harta yang dianggap termasuk dalam wasiat wajibah dengan nilai tidak lebih dari 1/3 dari nilai harta waris seluruhnya.
Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama? Ini Yurisprudensinya
Pertanyaan timbul ketika harta bawaan tersebut ternyata masih dalam proses mencicil selama perkawinan, atau telah dilakukan penambahan atau pembenahan selama perkawinan. Untuk hal-hal tersebut, maka terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 803 K/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:[1]“Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi.”Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika terdapat harta bersama dalam pembelian, penambahan atau pembenahan harta bawaan, maka harta bawaan tersebut sebagiannya menjadi harta bersama.
Platform Cek Skor Kredit: Dasar Hukum, Keamanan, Bisa Gunakan 3 Platform Ini
Namun kemudahan untuk mengakses skor kredit melalui platform cek skor kredit juga menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi pengguna platform tersebut karena...
Badan Pengawas Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal
Badan Pengawas Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga pengawasan terhadap hakim dalam melaksanakan fungsi yudikatif. Berbeda dengan Komisi Yudisial yang merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki tugas untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim, Bada Pengawas Mahkamah Agung adalah lembaga yang dibentuk secara internal di Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial dan 5 Tugas Terkait Pengawasan Terhadap Hakim
Komisi Yudisial memang tidak dapat masuk atau bahkan menguji pertimbangan atau isi putusan yang dibuat oleh Hakim, yang sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan independensi tetapi kompetensi atau mutu Hakim dimaksud. Namun demikian, jika ternyata dalam membuat atau memutuskan suatu perkara tersebut ternyata terdapat perilaku Hakim yang tidak menunjukkan atau tidak menjunjung kehormatan dan martabat Hakim, maka Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi sanksi bagi hakim dimaksud.
Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
BPJS dibagi menjadi dua entitas utama, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah ..
Restorative Justice di Tingkat Kepolisian dan 2 Syaratnya
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Restorative Justice di tingkat kepolisian tidak hanya untuk tindak pidana yang memiliki korban, namun juga dapat tindak pidana yang tidak ada korbannya seperti Narkoba. Namun demikian, dalam hal tindak pidana lalu lintas, Restorative Justice tidak dilakukan terhadap pelanggaran yang mana pidananya berupa denda.
Arti Advokat dan 2 Perannya
Arti Advokat terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 yang menyatakan:“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”Jasa Hukum yang dimaksud tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 yaitu, “Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”. Oleh karenanya, jasa hukum yang diberikan oleh advokat bukan hanya terkait litigasi melainkan juga terkait dengan non-litigasi.