Putusan Batal Demi Hukum Dalam Hukum Acara Pidana, 11 Alasan yang Mendasarinya
Putusan pidana yang tidak memenuhi syarat maka putusan tersebut batal demi hukum. Putusan batal demi hukum dalam hukum acara pidana maka konsekuensinya..
Kekosongan Direksi dan Dewan Komisaris
Tentunya saat terjadi kekosongan direksi dan dewan komisaris, maka ketika ada gugatan pun tidak akan ada yang dapat mewakili Perseroan Terbatas, sehingga terancam perkara akan diputus verstek. Di samping itu, akan merugikan pula bagi pihak lain yang memiliki hak pada Perseroan Terbatas, karena tidak ada yang dapat mewakili atau bertanggung jawab atas nama Perseroan Terbatas.
Terdakwa Tidak Hadir Dalam Persidangan Pidana, 4 Kemungkinan yang Bisa Terjadi
Jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka proses pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan sampai penuntut umum...
Daftar Peserta Kelas Online “Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert telah berhasil menyelenggarakan kelas online gratis yang bertema “Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata” yang disampaikan oleh..
Perseroan Terbatas Tidak Aktif Bertahun-Tahun
Para Pemilik Saham Perseroan Terbatas Tidak Aktif dapat menggunakan Pasal 91 UU PT yang menyatakan:“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”Namun demikian, untuk pelaksanaan Pasal 91 UU PT tersebut, seluruh pemegang saham harus sepakat dan tidak boleh ada satupun saham dengan hak suara yang menyatakan menolak keputusan yang ada.
Rekomendasi Film Tentang Hakim, Ada 5 yang Wajib Ditonton Calon Hakim Nih!
Buat kalian yang ingin jadi hakim atau tertarik dengan profesi hakim, ada 5 rekomendasi film tentang hakim dari hukumexpert, kira-kira apa saja? Yuk cek listnya di bawah ini!
Pencabutan Tap MPR Untuk Para Mantan Presiden
Berdasar uraian tersebut di atas, maka pencabutan TAP MPR yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Mantan Presiden Soekarno, Mantan Presiden Soeharto, dan Mantan Presiden Abdul Rahman Wahid pun memang menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mencabutnya. Dengan demikian, tidak ada permasalahan secara hukum terhadap pencabutan tersebut.
Apa itu Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian?
Apa itu asas konsensualisme? Asas konsensualisme yaitu bahwa dalam perjanjian terdapat kehendak para pihak untuk..
Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja dan Hubungan Dengan 2 Sengketa Hubungan Industrial Lainnya
Adapun jika ternyata terdapat sengketa hak atau sengketa kepentingan, maka sengketa haka tau sengketa kepentingan itu sendiri harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sengketa pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU 2/2004. Hal tersebut dikarenakan sengketa pemutusan hubungan kerja dapat saja terjadi karena adanya sengketa hak atau tidak jelasnya hak/kepentingan yang diatur dalam perusahaan.
Apa itu Antropologi Hukum? Berasal dari 2 Istilah
Apa itu antropologi hukum? Kata antropologi, berasal dari bahasa Yunani, menggabungkan “Antropos” yang berarti manusia dan “Logos” yang berarti..