Meskipun tidak terdapat dalam aturan mengenai Anggota DPR dapat KIP Kuliah, secara sosiologis hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Sebab, seyogyanya bantuan pemerintah diberikan kepada warga negara yang ‘tidak mampu’ secara ekonomi. Sementara dari sisi sosiologis sekalipun, kedudukan Anggota DPR sebagai bagian dari lembaga negara tidak tepat untuk menerima program KIP Kuliah itu sendiri.Dengan demikian dalam hal ini, diperlukan suatu perbaikan terhadap implementasi dari program KIP Kuliah. perlu dibentuk suatu Komite Nasional yang tujuannya untuk melakukan seleksi terhadap penerima program KIP Kuliah. Lalu, data dari hasil seleksi tersebut harus dibuka secara transparan kepada seluruh masyarakat.