Terlepas dari kasus pelanggaran Pemilu 2024 baik yang telah diuraikan maupun yang terdapat dalam UU Pemilu, KPU sebagai penanggungjawab Pemilu perlu memperhatikan kepercayaan masyarakat menjelang Pemilu. Jika masyarakat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, maka proses Pemilu menjadi tidak signifikan. Sebab dalam sistem demokrasi menrsyaratkan adanya kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.[3]