Resensi Buku: Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik

Kekuasaan Yudikatif yang dijalankan oleh badan peradilan, menjadi sangat penting mengingat peradilan adalah salah satu tempat dimana subyek hukum mempertahankan haknya. Dalam buku berjudul “Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik” tersebut, penulis menjelaskan secara rinci sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan bahkan Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya itu, Penulis juga membuat bab tersendiri tentang independensi pengadilan, praktik independensi pengadilan, peradilan informal, praktik peradilan informal, bahkan peranan pengadilan baik terhadap pembangunan ekonomi, sektor non hukum, sampai dengan politik nondemokratis.
yurisprudensi penerapan kebenaran pembuktian Photo by Pexels

Perbedaan Asas Hukum dan Norma Hukum / Kaidah Hukum

Perbedaan Asas Hukum dan Norma/Kaidah Hukum tidak jarang menjadi hal yang banyak dipertanyakan. Istilah asas hukum dan norma…
Kartu Keluarga untuk Ketertiban Photo by pexels-olya-kobruseva

Latihan Soal Ujian Profesi Advokat

Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat minggu lalu. Berikut kami berikan soal latihan untuk minggu ini

Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Kebijakan Iklim di Indonesia”

Indonesia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65 % penduduk tinggal di wilayah pesisir, wilayah Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob.
Perjanjian sewa menyewa Photo by pexels-fauxels

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Pekerja

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Pekerja adalah sepenuhnya menanggung kerugian yang diakibatkan kelalaian pekerja tersebut. Dalam contoh kasus di atas pihak ketiga yang merupakan pelanggan dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha dan bukan kepada pekerja yang bertugas mengirim barang. Adapun sanksi dari pelaku usaha terhadap pekerja ditentukan tersendiri berdasarikan perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak.
Persetubuhan anak di luar kawin 5 asas hukum pidana Photo by Pexels Kindel Media

Kasus Anak Anggota DPR Aniaya Pacar Hingga Tewas, Analasis Hukumnya

Dalam kasus anak anggota DPR aniaya pacar hingga tewas tersebut dan berdasar beberapa ancaman pasal pidana tersebut di atas,  perlu diketahuinya terlebih dahulu motif terduga pelaku penganiayaan, apakah tujuan awalnya memang menghendaki tewasnya korban atau tidak. Oleh karena itu, jika luka berat tersebut sudah disengaja atau menjadi tujuan terduga pelaku, maka pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat hingga menimbulkan kematian. Berbeda lagi jika tujuan terduga pelaku adalah meninggalnya korban, maka perbuatan terduga pelaku sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan.
Permohonan Kasasi

Contoh Soal CPNS – Tes Wawasan Kebangsaan:

Contoh Soal CPNS - Tes Wawasan Kebangsaan: 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu... A. Menjadikan rakyat…
Permohonan BANI

Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum

Berdasarkan pengertian Pelaku Usaha dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, arti pelaku usaha dalam hukum tidak ada pertentangan pengertian Pelaku Usaha dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Adapaun pokoknya Pelaku Usaha memiliki unsur orang perseorangan atau badan usaha dan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha/kegiatan pada bidang ekonomi
janda sebagai ahli waris 6 Istilah Dokumen Oleh Notaris Photo by Pexels Karolina

Macam-Macam Talak

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam, yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dengan istri yang didasarkan pada masing-masing macam-macam talak. Adapun ketentuan cerai talak diatur dalam Pasal 66 UU Peradilan Agama, dimana suami yang hendak menceraikan istrinya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang ikrar talak.
Photo by pexels-rodnae-productions

Film Ice Cold, Kontroversi dan Ketentuan Autopsi

Dengan adanya autopsi dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan autopsi pada tahap penyidikan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan sangat diperlukan agar lebih pasti untuk mengetahui kapan si korban meninggal, kapan si korban dianiaya, dengan cara dan alat apa yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dan sampai sejauh mana ia meninggal, serta data alamat disertai surat dokter untuk melakukan autopsi.
1 2 3 4 5