Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Dasar-Dasar Penemuan Hukum”
Dalam kesempatan kali ini Tim Hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D. sebagai ketua pelaksana dan founder of hukumexpert.com sekaligus pemateri embahas tentang "Dasar-Dasar Penemuan Hukum".
Latihan Soal Ujian Profesi Advokat
Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat untuk minggu lalu. Berikut kami berikan soal latihan untuk minggu ini
Latihan Soal Ujian Hukum Acara MK
Latihan Soal Ujian Hukum Acara MK
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor tersebut diterapkan berdasarkan kepemilikan jenis kendaraan/banyaknya roda kendaraan. Di samping itu, pajak progresif juga akan berlaku manakala nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan sama.
Penutupan E-Commerce TikTok
Penutupan E Commerce TikTok dilihat secara normatif cukup beralasan dilakukan pasca revisi Permendag 50/2020. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang telah dijelaskan di atas, oleh karena itu perlu kiranya baik Tiktok Shop maupun platform e-commerce lainnya memperhatikan aturan dan ketentuan perdagangan elektronik yang berlaku di Indonesia.
Waris dan Wasiat
Waris dan Wasiat pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal waktu keberlakuannya. Hal tersebut dikarenakan baik waris maupun wasiat baru akan berlaku bila seseorang yang meninggalkan harta waris dan meninggalkan wasiat tersebut telah meninggal dunia. Ketika pembagian waris terjadi, dan legitime portie telah dipenuhi, maka harta waris yang dapat dibagikan harus dikurangkan dulu dengan harta yang diwasiatkan.
Penjualan Benda Jaminan Oleh Kreditur Separatis Ketika Debitur Pailit
apabila harta pailit telah insolven maka Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan harus telah mengeksekusi barang jaminan dalam waktu 2 bulan setelah keadaan insolven berlaku. Prosedur penjualan barang jaminan hak tanggungan oleh Kreditor Separatis dilakukan dengan memedomani ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) jo. Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU, yaitu dengan penjualan umum untuk mendapatkan harga tertinggi dan dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
Akibat Hukum Makan Nasi Padang Dalam Bioskop
Tiktoker tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dikarenakan tindakan membawa nasi padang dan memakannya di bioskop merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Perfilman maupun UU PK.
Akibat Hukum Kreditur Separatis Tidak Mendaftar Saat Debitur PKPU atau Pailit
Pada umumnya, terhadap kreditor yang tidak mengajukan tagihannya, termasuk Kreditor Separatis, akan ditentukan tata cara penyelesaiannya dalam rencana perdamaian debitor sesuai dengan klasifikasi kreditor dalam perjanjian perdamaian.[4] Dengan demikian dapat diketahui Kreditur Separatis tetap harus mendaftarkan piutangnya meskipun ada hak istimewa yang dimilikinya sebagaimana dalam UU KPKPU. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk mencocokkan jumlah piutang agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembayaran piutang yang dapat berimplikasi kepada kreditur lainnya.
Hukum Agraria oleh I Ketut Oka Setiawan
Dalam buku tersebut, penulis membahas secara lengkap namun dengan singkat tentang hukum agrarian. Di samping membahas tentang hukum tanah nasional secara lengkap, penulis juga menguraikan tentang hukum tanah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak lupa penulis juga membahas tentang tanah absentee dalam beberapa bab, termasuk pada bagian peralihan hak atas tanah.