
Profil Lidya Ulva Dwi Septiyowati, S.H., Staf Pertama HukumExpert Sekarang Menjadi Analis Perkara Peradilan Mahkamah Agung RI
Lidya Ulva Dwi Septiyowati S.H, atau yang biasa dipanggil Lidya. Lidya merupakan wanita kelahiran Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini Lidya telah ditetapkan sebagai Analis Perkara Peradilan (APP) Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021. Lidya mengawali karirnya sebagai Legal Analyst di Hukum Expert dan kantor hukum MRP and Partners.

Ributnya Dosen dan Rektor ITB, Kampus Menghentikan Kegiatan Kuliah
Pada tanggal 8 Maret lalu, Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (FD SBM-ITB) menyatakan Sekolah…

Pelaksanaan Perjanjian sebelum Tanda Tangan Perjanjian
Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW). Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau undang-undang. PAda ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian

Laporan Roy Suryo Atas Ucapan Menteri Agama
Pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil…

Pajak Karbon Berlaku 1 April 2022
Beberapa waktu, terdengar informasi mengenai Pemerintah berniat mengimplementasikan pajak karbon pada 1 April 2022 mendatang. Hal tersebut dilakukan…

Pengurus PPPSRS Rumah Susun Campuran
Dalam pengaturan rumah susun terkandung makna dari pada bangunan gedung yang mengandung kepemilikan perseorangan dan hak bersama sebagaimana…

Aset Tanah BUMN
Badan Usaha Milik Negara adalah suatu badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar bersumber dari kas Negara atau…

Penolakan Pemindahan Tugas Ke IKN oleh ASN: Hak Atau Larangan
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur bukan lagi sekedar gagasan atau rencana, melainkan hal ini…

Teguran Presiden Jokowi Atas Penolakan IKN oleh Aparat Keamanan Negara: Netralitas Aparat Keamanan Dalam Kebijakan Pemerintah
Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut IKN) Republik Indonesia rencananya akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2024.…

Rencana Penundaan Pemilihan Umum 2024
Belakangan ini tersebar informasi mengenai penundaan pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Gagasan ini berawal sejak Januari…