Penunjukan Penuntut Umum Setelah Penyidikan
Berkaitan dengan penunjukan penuntut umum dalam suatu perkara pada tahap prapenuntutan, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia…
Perjanjian Mengenai Titip Jual Beli Hewan
Perjanjian tersebut bukan termasuk perjanjian bernama, sebab tidak ada Perjanjian Konsinyasi yang diatur dalam Buku 3 KUH Perdata…
Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Jika Ayah Meninggal
Pedoman yang digunakan dalam waris Islam di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.…
Apakah Anak Angkat Bisa Dikeluarkan dari Kartu Keluarga?
Berdasar pada pertanyaan Saudara, untuk mengurangi adanya ketidak jelasan, maka kami akan menyebut anak adopsi Saudara sebagai A.…
Kekuatan Hukum Petok D Sebagai Hak Milik Terhadap Tanah yang Diakui oleh Orang Lain
Dari pertanyaan Saudara, kami mengasumsikan bahwa surat yang Saudara miliki masih dalam bentuk petok D atau IPEDA, yang…
Pembagian Warisan bagi Saudara Kandung dan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat
Secara umum, ketentuan pembagian waris diatur berdasarkan hukum waris perdata barat dan islam. Hukum waris perdata barat digunakan…
Janji Menikahi, Bagaimana Hukum Memandangnya?
Kami berpendapat bahwa pengertian unsur “barang” dalam Pasal 378 KUHP tidak termasuk pada jasa maupun kemaluan atau alat kelamin. Dengan demikian, apabila terdapat majelis hakim yang menyamakan pengertian “barang” termasuk pada jasa maupun kemaluan atau alat kelamin, maka dapat dikatakan bahwa majelis hakim tersebut telah menerapkan analogi yang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Unsur-Unsur Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama
Mengenai perjanjian bernama dan tidak bernama sebelumnya sudah pernah kamu ulas dalam artikel berjudul "Kontrak Nominat dan Innominat".…
Laporan Polisi Tidak Kunjung Diproses, Bagaimana Upaya Hukumnya?
Untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait yakni Polda. Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya.
Apakah Keputusan PKPU Dapat Dibatalkan?
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…