Ask Expert

Apabila Pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan saudara-saudara kandung, maka berdasarkan Hukum Waris Islam, saudara-saudara kandung tersebut memiliki hak waris. Namun berdasar Hukum Waris KUH Perdata, saudara-saudara kandung tersebut tidak memiliki hak waris.

Berdasar ketentuan itu pula, maka Cucu Angkat Laki-Laki Akta Anak Laki-laki 1 memperoleh 1/3 bagian, sedangkan Cucu Laki-Laki A, Cucu Laki-Laki B, Cucu Laki-Laki C, dan Cucu Laki-Laki D secara bersama-sama memperoleh 1/3 bagian, dan masing-masing memperoleh 1/12 bagian. Sedangkan Cucu Laki-Laki E dan Cucu Perempuan F secara bersama-sama memperoleh 1/3 bagian, sedangkan jika diperhitungkan masing-masing maka Cucu Laki-Laki E memperoleh 2/9 dan Cucu Perempuan F memperoleh 1/9 bagian.

Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdata jika nenek Saudara meninggal terlebih dahulu dari kakek Saudara, maka kakek Saudara berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama atas perkawinan mereka sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi milik ahli waris nenek yaitu 1 orang anak nenek yang masih hidup dan cucu dari nenek yg orang tuanya meninggal dengan pembagian masing-masing sama rata.

Apabila Saudara telah melangsungkan pernikahan secara hukum dihadapan KUA dan mendapatkan akta nikah, maka terhadap akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang formal karena di dalamnya telah dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara. Tentu saja hal tersebut membawa konsekuensi adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Konsekuensi hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang timbul di antara mereka setelah tanggal pernikahan tersebut, yaitu menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan.

Sebagai ahli waris, apabila merasa pembagian harta warisan tidak adil secara KUH Perdata maupun KHI dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut agar harta warisan dapat dibagi secara adil kepada semua ahli waris. Mengenai 10 sepupu Saudara, dapat menerima warisan dalam KUH Perdata karena mengganti posisi orang tua yang memiliki hubungan darah dengan Ayah Saudara. Sementara dalam KHI, idak mendapatkan warisan. Tetapi jika saudara-saudara Ayah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris (Kakek Saudara), maka dapat menerima bagian warisan.

Berdasarkan laporan pengangkatan anak, pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Selanjutnya proses pengangkatan anak (Pasal 47 Perpres No. 96 Tahun 2018) tersebut secara administrasi kependudukanya sudah selesai. Sehingga dalam KK hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom  nama orang tua. Terkait dengan hasil putusan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak angkat yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama setempat, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak dukcapil untuk menerbitkan KK baru dengan memuat anak angkat dalam KK Saudara, dengan dalih bahwa putusan dari pengadilan tersebut tidak "Mengikat/Ngambang", bisa terjadi karena adanya kesalahan pengetikan dan/atau kurang cermatnya petitum permohonan penetapan sehingga amar penetapannya menjadi salah/tidak lengkap. Apabila terjadi hal demikian, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan kasasi untuk memperbaiki amar penetapan (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) yakni upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan adalah kasasi.