Langkah Hukum Apabila Ahli Waris Dirugikan Akibat Tanah Waris Dilelang
Berkaitan dengan adanya penetapan ahli waris yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga membuat salah satu ahli waris tidak tercatat dalam penetapan ahli waris, maka ahli waris yang tidak masuk dalam penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris. Namun demikian, apabila ternyata yang terjadi adalah adanya pemalsuan tanda tangan, maka pihak yang tanda tangannya dipalsukan tersebut dapat melapor pada Kepolisian setempat dengan dasar Pasal 266 KUH Pidana.
Kedudukan Anak Dalam Keluarga Berbeda Ibu
Berdasar ketentuan tersebut, Kartu Keluarga memang merupakan identitas keluarga yang menunjukkan data tentang nama, susunan, dan hubungan antara anggota keluarga seperti hubungan antara Saudara dengan ayah Saudara. Namun demikian, Kartu Keluarga bukan satu-satunya identitas yang dapat membuktikan bahwa Saudara adalah anak dari ayah Saudara, melainkan ada pula Akta Kelahiran yang membuktikan Saudara adalah anak dari ayah Saudara tersebut. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk
Hak Waris Cucu Kandung
Untuk mengetahui apakah Saudara selaku ahli waris pengganti atau ahli waris dari ibu Saudara memiliki bagian dari penjualan rumah dimaksud, maka terlebih dahulu Saudara harus mengetahui apakah ibu Saudara memiliki hak waris atas rumah dimaksud. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan pada saat pembagian waris disepakati bahwa ibu Saudara memperoleh harta waris lainnya yang memiliki nilai setara dengan bagian harta waris yang menjadi haknya, atau ibu Saudara telah melepaskan hak warisnya secara keseluruhan, atau ibu Saudara telah melepaskan hak waris khususnya pada rumah dimaksud dengan memperoleh kompensasi dari saudara lainnya.
SP2HP Tidak Diberikan, Dapat Melapor Pada Propam dan Ombudsman
Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Selain itu, apabila atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan tersebut, maka dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait. Selain kepada di Propam Kepolisian Daerah, Saudara dapat melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman yang memiliki funsgi sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.