Ask Expert

Pertanyaan Saudara tidak menyebutkan hukum waris yang digunakan. Adapun di Indonesia terdapat 3 (tiga) hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Dikarenakan hukum waris adat sangat bervariasi, maka jawaban akan didasarkan pada Hukum Waris KUH Perdata dan Hukum Waris Islam.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggantikan posisi orang tua Saudara dalam mendapatkan harta warisan. Dalam hukum perdata, Saudara harus membuktikan bahwa Akta Kelahiran tersebut benar adanya sehingga ketentuan Pasal 12 Staatsblad No 19 Tahun 1917 dapat diberlakukan. Sehingga dapat mengganti posisi orang tua Saudara sebagaimana diatur Pasla 852 KUH Perdata. Begitupun dalam hukum islam, Saudara dapat menerima wasiat atau melakukan kesepakatan mengenai pembagian harta warisan dengan ahli waris lainnya.

harus dilihat terlebih dahulu kapan pengangkatan anak tersebut terjadi. Hal tersebut dikarenakan pengangkatan anak yang dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tunduk pada Staatsblaad Tahun 1917 Nomor 129, yang mengatur bahwa pengangkatan anak mengakibatkan berubahnya nama orangtua kandung di dalam Akta Kelahiran. Oleh karena itu, apabila pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan Saudara terjadi sebelum tahun 2006, maka orang tua angkat tidak dapat dipersalahkan atau dikenakan hukuman pidana maupun perdata. Namun berbalik dengan pengangkatan anak yang terjadi saat atau setelah tahun 2006 yang hanya meletakkan peristiwa pengangkatan anak berdasar putusan pengadilan di catatan pinggir Akta Kelahiran dan tidak mengubah nama orang tua kandung.

Apabila ternyata ayah Saudara meninggal lebih dahulu dari pada nenek Saudara,  maka Saudara berhak menjadi ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata, dan pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pihak yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari Ahli Waris yang digantikannya, sehingga istri ayah Saudara atau ibu Saudara tidak memiliki hak untuk menjadi Ahli Waris Pengganti.

Berdasarkan kedua hukum waris di atas, pada dasarnya keponakan dan ipar dari Paman (Pewaris) yang telah meninggal dunia masih memiliki hak waris, namun bukan sebagai ahli waris pengganti sebab Paman meninggal lebih dahulu daripada saudara-saudaranya.

Dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tentang permohonan penetapan pengangkatan anak, harus diperhatikan isi surat permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak semata mata bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.