Ask Expert

Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg, dengan memberikan alasan-alasan yang jelas terkait kronologi pernikahan ayah dan ibu yang telah bercerai hingga terjadi kesalahan pencatatan dalam Akta Kelahiran. Pada saat persidangan pertama, bukti-bukti yang mendukung alasan-alasan permohonan tersebut harus diajukan kepada Hakim Pemeriksa yang merupakan hakim tunggal. Alat bukti yang harus diajukan adalah bukti surat berupa Akta/Buku Nikah ayah dan ibu yang telah bercerai berikut dengan akta perceraiannya, serta 2 (dua) orang saksi yang dapat menerangkan bahwa memang adik dilahirkan dalam pernikahan ayah dan ibu yang telah bercerai.

Baik Hukum Waris KUH Perdata maupun Hukum Waris Islam memberikan hak kepada anak perempuan maupun anak laki-laki almarhum untuk menjadi ahli waris, kecuali apabila anak tersebut memenuhi syarat untuk terhalang sebagai ahli waris. Adapun pembagian dalam Hukum Waris KUH Perdata berbeda dengan Hukum Waris Islam, sebab Hukum Waris KUH Perdata memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan Hukum Waris Islam memberikan hak kepada anak laki-laki sebesar dua kali lipat dari hak anak perempuan.

Pada dasarnya, Kantor Pertanahan setempat memang hanya dapat membalik nama sertifikat ha katas tanah apabila terdapat akta otentik yang membuktikan peralihan hak atas tanah dimaksud, baik itu peralihan karena jual beli, waris, maupun hibah. Hal tersebut dikarenakan harus ada bukti peralihan yang menjadi dasar balik nama bagi Kantor Pertanahan setempat.

Kedua belah pihak menanggung setiap kebutuhan anak seperti misalnya biaya penghidupan dan pendidikan anak. Ketentuan di atas juga menunjukkan bahwa bapak yang memiliki beban tanggung jawab terhadap kehidupan anak. Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, pada dasarnya Akta Cerai tidak mencantumkan kewajiban ayah untuk menafkahi anak, sebab hal tersebut hanya dicantumkan dalam Salinan Putusan Cerai yang juga memuat hak asuh anak. Adapun jika Mantan Suami Saudara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tertuang dalam Salinan Putusan Cerai, maka Saudara dapat mengajukan permohonan eksekusi. Apabila ternyata belum ada putusan terkait nafkah anak, maka Saudara juga dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama

Merujuk ketentuan Pasal 47 UUAK yang mengisyaratkan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasar penetapan pengadilan tersebut, kemudian Akta Kelahiran seorang anak angkat diberikan catatan pinggir pada kutipannya untuk menunjukkan adanya peristiwa penting yang terjadi yakni pengangkatan anak.

Dikarenakan anak sulung masih hidup ketika ayah dan ibu meninggal dunia, maka anak sulung tersebut berhak untuk memperoleh harta waris. Namun demikian, dikarenakan saat ini sudah meninggal dunia, maka harta waris yang seharusnya menjadi hak waris anak sulung harus diserahkahkan kepada ahli waris anak sulung yaitu anak-anak dan pasangan anak sulung tersebut.