Kirim Pertanyaan
Artikel
Data Center
HAM
hukum acara
Hukum Acara Peratun
Hukum Acara Pidana
Hukum Administrasi
hukum administrasi negara
hukum agraria/pertanahan
Hukum Bisnis
hukum dagang
hukum internasional
hukum islam
hukum kesehatan
hukum ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
hukum militer
hukum pemerintahan
Hukum Perbankan
Hukum Pertambangan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Waris
ilmu advokatur
ilmu kenotariatan
Infromasi dan Transaksi Elektronik
ITE
keluarga
Lalu Lintas
Penyiaran
peradilan agama
perlindungan anak
perlindungan konsumen
perselisihan hubungan industrial
terorisme
Ask Expert
Administrasi
Buruh & Tenga Kerja
Hak Asasi Manusia
Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Acara
hukum acara pidana
Hukum Adat
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Islam
Hukum Keluarga & Waris
Hukum Pemerintahan
Hukum Perbank
Hukum Perbankan
Hukum Perdata
HUkum Perizinan
Hukum Perjanjian
Hukum Perkawinan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Waris
Isu Hukum
Kenegaraan
Kepailitan & PKPU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengantar Ilmu Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Konsumen
Pertanahan & Perumahan
Pidana Anak
Profesi Hukum
Telekomunikasi & Teknologi
Tentang Kami
Artikel
Data Center
HAM
hukum acara
Hukum Acara Peratun
Hukum Acara Pidana
Hukum Administrasi
hukum administrasi negara
hukum agraria/pertanahan
Hukum Bisnis
hukum dagang
hukum internasional
hukum islam
hukum kesehatan
hukum ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
hukum militer
hukum pemerintahan
Hukum Perbankan
Hukum Pertambangan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Waris
ilmu advokatur
ilmu kenotariatan
Infromasi dan Transaksi Elektronik
ITE
keluarga
Lalu Lintas
Penyiaran
peradilan agama
perlindungan anak
perlindungan konsumen
perselisihan hubungan industrial
terorisme
Ask Expert
Administrasi
Buruh & Tenga Kerja
Hak Asasi Manusia
Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Acara
hukum acara pidana
Hukum Adat
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Islam
Hukum Keluarga & Waris
Hukum Pemerintahan
Hukum Perbank
Hukum Perbankan
Hukum Perdata
HUkum Perizinan
Hukum Perjanjian
Hukum Perkawinan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Waris
Isu Hukum
Kenegaraan
Kepailitan & PKPU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengantar Ilmu Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Konsumen
Pertanahan & Perumahan
Pidana Anak
Profesi Hukum
Telekomunikasi & Teknologi
Tentang Kami
Search
Artikel
Data Center
HAM
hukum acara
Hukum Acara Peratun
Hukum Acara Pidana
Hukum Administrasi
hukum administrasi negara
hukum agraria/pertanahan
Hukum Bisnis
hukum dagang
hukum internasional
hukum islam
hukum kesehatan
hukum ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
hukum militer
hukum pemerintahan
Hukum Perbankan
Hukum Pertambangan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Waris
ilmu advokatur
ilmu kenotariatan
Infromasi dan Transaksi Elektronik
ITE
keluarga
Lalu Lintas
Penyiaran
peradilan agama
perlindungan anak
perlindungan konsumen
perselisihan hubungan industrial
terorisme
Ask Expert
Administrasi
Buruh & Tenga Kerja
Hak Asasi Manusia
Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Acara
hukum acara pidana
Hukum Adat
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Islam
Hukum Keluarga & Waris
Hukum Pemerintahan
Hukum Perbank
Hukum Perbankan
Hukum Perdata
HUkum Perizinan
Hukum Perjanjian
Hukum Perkawinan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Waris
Isu Hukum
Kenegaraan
Kepailitan & PKPU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengantar Ilmu Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Konsumen
Pertanahan & Perumahan
Pidana Anak
Profesi Hukum
Telekomunikasi & Teknologi
Tentang Kami
Search
Beranda
»
Kategori
»
hukum pemerintahan
»
Page 2
51
No 51
Tahun 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Unduh
1
No 1
Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Unduh
35
No 35
Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20...
Unduh
5
No 5
Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Unduh
37
No 37
Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
Unduh
21
No 21
Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Unduh
5
No 5
Tahun 1986
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Unduh
1
2